KOTA, Media Ponorogo – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo dalam menghadirkan solusi jangka panjang atas persoalan sampah kian nyata.
Demi mewujudkan sistem pengelolaan lingkungan yang modern, hijau, dan berkelanjutan, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita, S.H. — yang akrab disapa Bunda Lis — turun tangan langsung mengawal proses perizinan strategis hingga ke tingkat pusat.
Langkah responsif dan proaktif ini dibuktikan saat Bunda Lis, didampingi Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo, Sapto Djatmiko Tjipto Rahardjo, menyambangi Kantor Kementerian Kehutanan RI di Jakarta.
Kehadiran beliau bertujuan untuk mematangkan serta memfinalisasi penetapan area kerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mrican Baru yang membentang seluas 9,4 hektare.
Terobosan ini menjadi jawaban konkrit atas kondisi TPA Mrican lama yang kini telah melebihi kapasitas (overload), sekaligus menandai awal transformasi tata kelola lingkungan hidup di Kota Reog.
Restu Kementerian Kehutanan & Bukti Kerja Nyata Pemkab
Gigihnya pengawalan Pemkab Ponorogo membuahkan hasil manis. Dokumen penting terkait penggunaan kawasan hutan milik Perhutani untuk TPA Mrican Baru secara resmi telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan RI.
Pencapaian ini menjadi milestone penting bagi pembangunan infrastruktur kebersihan di Ponorogo. Bunda Lis mengutarakan rasa optimisnya bahwa perizinan yang tuntas ini akan mempercepat terwujudnya TPA modern yang sudah lama diidamkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
”Ke depannya, kita akan menerapkan sistem sanitary landfill di TPA baru yang berlokasi di Mrican pada lahan seluas 9,4 hektare. Mohon doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat Ponorogo agar semua proses berjalan lancar, sehingga persoalan sampah di daerah kita dapat teratasi secara tuntas, bersih, dan berkelanjutan,” ujar Bunda Lis penuh optimisme.
Transformasi Modern: Mengakhiri Open Dumping, Menyambut Sanitary Landfill
Pengembangan TPA Mrican Baru seluas 9,4 hektare bukan sekadar memindahkan lokasi penampungan sampah, melainkan momentum transformasi total tata kelola lingkungan di Kabupaten Ponorogo.
Plt. Kepala DLH Ponorogo, Sapto Djatmiko, menjelaskan bahwa penyiapan lahan ini telah melewati tahapan kajian mendalam dan penyelarasan yang ketat selama kurang lebih satu tahun — mulai dari penetapan tapal batas hingga koordinasi intensif perizinan pinjam pakai kawasan hutan.
Pembangunan fasilitas baru ini menjadi agenda yang sangat mendesak. Pasalnya, TPA Mrican lama yang hanya seluas 1,2 hektare tak lagi memadai dan harus segera ditinggalkan dari metode pembuangan terbuka (open dumping).
”Pembangunan TPA baru ini sangat urgen bagi Ponorogo. Di TPA Mrican Baru nanti, kita menerapkan sistem sanitary landfill modern yang dilengkapi dengan sarana pendukung terpadu, seperti kantor operasional dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ramah lingkungan,” terang Sapto.
Target Operasional 2027–2028: Sinergi Pemerintah dan Kesadaran Masyarakat
Proyek strategis daerah dengan estimasi investasi anggaran sekitar Rp15 miliar ini dijadwalkan mulai menggarap fisik pada awal tahun 2027 mendatang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo.
Sesuai dengan arah kebijakan pengelolaan sampah nasional, Pemkab Ponorogo menargetkan operasional penuh sistem sanitary landfill pada tahun 2028.
Pada tahapan tersebut, TPA tidak lagi menjadi tempat pembuangan mentah, melainkan hanya menerima sampah residu sebesar 30 hingga 40 persen saja.
Oleh karena itu, keberhasilan proyek besar ini membutuhkan peran aktif warga. Pemkab Ponorogo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membudayakan pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari lingkungan rumah tangga.
Melalui kombinasi fasilitas modern yang dihadirkan pemerintah dan kepedulian tinggi dari warga, Ponorogo optimistis melangkah mantap menuju kabupaten yang bersih, sehat, asri, dan nyaman bagi generasi mendatang. (mas/min)
