PONOROGO, (MP) – Adanya OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh Kejaksaan Ponorogo dalam kasus dugaan pungli program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) berbuntut panjang.
Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa (PKPD) Ponorogo menggeruduk kantor BPN, DPRD dan Pemdes Pemkab Ponorogo.
Dalam aksi unjuk rasa itu, kepala desa menyatakan akan mengembalikan seluruh berkas PTSL Tahun Anggaran 2018 sampai dengan adanya regulasi yang jelas oleh Pemkab Ponorogo.
“Kami mendorong DPRD Ponorogo untuk melakukan langkah politis kepada Bupati Ponorogo untuk membuat regulasi dan atau payung hukum terhadap PTSL,” kata Riyanto ketua PKPD.
Desa se-Bumi Reyog, kata Riyanto akan menolak program presiden Jokowi PTSL TA 2018.
“Apabila tidak ada perlindungan atau payung hukum kami seluruh Kades yang menerima Program PTSL akan mengembalikan berkas permohonan PTSL ke BPN Ponorogo mulai hari ini,” (***)
