PONOROGO – Johan Budi Sapto Pribowo, untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat DPR RI yang amanah pada reses pada sidang ke dua ini, pihaknya turung didaerah pemilihan, selain bertemu dengan masyarakat juga bertemu mitra.
Dalam hal ini Politisi asal Partai PDI Perjuangan yang duduk di Komisi II DPR RI mendatangi dan mengecek Bawaslu Ponorogo dan KPU Ponorogo serta kantor Dinas Dukcapil Ponorogo terkait persiapan Pilkada serentak tahun 2020 di empat Kabupaten, Kamis (12/03/2020).
Menurutnya secara keseluruhan, mengecek blangko di KPU Ponorogo, Pacitan, Ngawi dan Trenggalek tidak ada masalah. Dan bahkan, di Ponorogo sekarang ini tidak ada Surat Keterangan KTPEL (Suket) lagi.
“Sehingga pelaksanaan Pilkada serentak nanti bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi II DPR RI Johan Budi juga mengungkapkan pihaknya bermitra dengan kemendagri guna memperoleh informasi apa yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Ponorogo.
“Kedepan Komisi II akan mengusulkan ke Kemendagi supaya blangko E-KTP bisa dikirim di Propinsi untuk efektif waktu,” ujarnya.
Sementara Herry Sutrisno Kepala dinas Dukcapil Ponorogo mengatakan, untuk persiapan Pilkada Dukcapil melakukan koordinasi dengan beberapa instansi. Mengantisipasi masalah E-KTP pihaknya melakukan jemput bola dengan melakukan pendataan ke sekolah-sekolah yang kelahirannya tahun 2003, sehingga bila lulus sekolah bisa langsung melakukan perekaman E-KTP, sosialisasi di desadesa dengan cara online.
“Terus koordinasi dengan KPU menjelang pelaksanaan Pilkada, dan melakukan pelayanan percetakan E-KTP menjelang hari H Pemilu,” ujarnya.
Sementara Saifulloh selaku Ketua Bawaslu Ponorogo usai pertemuan dengan Johan Budi mengatakan, tahapan yang baru saja dilakukan adalah mengadakan pelantikan Panwascam. Selain itu PPL di setiap desa se Kabupaten Ponorogo juga sudah terbentuk.
“Bawaslu Ponorogo sudah siap dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang berkualitas. Bawaslu akan menggandeng kelompok-kelompok masyarakat dan kerja sama dengan perguruan tinggi serta ormas untuk pengawasan Pilkada di Ponorogo,” jelasnya.
Senada dikatakan Munajat selaku Ketua KPU Ponorogo, saat ini tahapan dari KPU Ponorogo mengadakan seleksi wawancara PPS ditiap Kecamatan.
“Terkait gedung dan kantor KPU sifatnya masih pinjam dan kurang memadai. Sehingga bila ingin mendatangkan parpol tempatnya sempit. Pihaknya sudah melaporkan kepada Bupati Ponorogo. Selain itu, tenaga SDM di KPU juga masih kurang, kami masih mempunyai 13 pegawai,” pungkasnya. (mny)
