PONOROGO (MP) – Demi kejelasan nasib Akper Pemkab Ponorogo, kalangan wakil rakyat dari Komisi A dan Komisi D DPRD konsultasi ke Kementerian kesehatan di Jakarta. Pasalnya, Bupati Ipong Muchlissoni bersikukuh tidak akan menghibahkan lahan ex-rsud sebagai syarat untuk merger dengan Poltekes Malang.
Melihat kondisi itu, Meseri selaku salah satu pimpinan DPRD, Komisi A dan D akan berangkat ke Jakarta dalam rangka konsultasi, dan hasilnya akan dijadikan landasan Dewan untuk mengambil sikap terkait keberlangsungan Akper Pemkab.
Kalangan dewan tidak ingin Akper Pemkab ditutup, karena masih ada ratusan mahasiswa yang masih aktif. “Setelah nanti kita konsultasi dengan kementerian kesehatan di Jakarta, tentunya akan menjadi landasan kita untuk mengambil sikap. Ditunggu saja dulu,” ujar Meseri Efendi kepada mediaponorogo.com Rabu, (25/10).
Ia juga menjelaskan, keberangkatannya ke Jakarta nanti selain dengan Komisi A & D juga didampingi dari Dinas kesehatan Ponorogo dan pihak Akper Pemkab Ponorogo.
Semua itu, lanjut Meseri politisi asal Demokrat akan menjadi langkah awal dengan jawaban dari pihak Kementerian Kesehatan untuk kami tindak lanjuti. “Kita akan duduk bersama Bupati, dan steak holder untuk membahas kelangsungan keberadaan Akper Pemkab ke depan. Kita memikirkan nasib mahasiswa yang masih aktif hampir 300 san. Saya minta, bersabar dulu menunggu hasil dari kementerian kesehatan,” pungkasnya. (mny)
