KOTA, Media Ponorogo — Pembagian harta warisan kerap dipandang tabu—di tengah dinamika keluarga. Tak sedikit hubungan persaudaraan kandung yang retak akibat pembagian warisan yang diselesaikan dengan emosi sesaat tanpa landasan ilmu yang benar.
Menjawab keresahan sosial tersebut, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Ponorogo melalui Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) menggelar Workshop Pendalaman Hukum Waris Islam di Gedung Dakwah Aisyiyah Ponorogo, Sabtu (7/11/2026).
Mengusung semangat literasi hukum digital, kegiatan ini sukses menyedot antusiasme lebih dari 120 peserta dari jajaran Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (PCA), pengurus MHH, hingga paralegal se-Kabupaten Ponorogo.
Mewakili pimpinan harian PDA Ponorogo, Dra. Hj. Sri Hidayah menyampaikan apresiasi atas kesigapan (sat-set) MHH PDA Ponorogo dalam mengeksekusi program kerja strategis ini.
”Alhamdulillah, dengan kerja cepat MHH tingkat daerah hingga cabang, program ini dapat terlaksana dengan baik. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” ujar Sri Hidayah.
Ia menekankan bahwa ilmu waris (faraid) adalah bagian krusial dari ajaran Islam yang wajib dipahami umatnya.
Menurutnya, sudah saatnya stigma masyarakat yang menganggap perbincangan waris sebagai hal tabu diubah menjadi pemahaman yang bijak.
”Ternyata ilmu waris itu adalah separuh ilmu di dunia ini. Selama ini pembicaraan waris di keluarga sering dianggap tabu. Padahal, sebagai umat Islam kita wajib memahaminya agar pembagian harta berjalan sesuai aturan dan tidak memicu perselisihan.”
Hadir sebagai narasumber utama, praktisi hukum Pengadilan Agama, Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H., membedah kompleksitas sengketa kewarisan.
Ia mengingatkan bahwa status sosial dan kepandaian umum seseorang tidak menjamin kebijaksanaan dalam membagi harta jika tidak dilandasi pemahaman agama.
Yazid menggarisbawahi dua sisi psikologis waris yang kontras: menggiurkan bagi calon penerima, namun menakutkan bagi pihak yang meninggalkan harta.
”Setiap dari kita di dalam keluarga pasti berada di antara dua posisi ini: kelak bisa menjadi ahli waris, atau menjadi pewaris yang meninggalkan harta. Karena itu, kedua pihak dituntut bersikap bijaksana,” tegas Yazid.
Ia membeberkan bahwa banyak hubungan keluarga hancur akibat perebutan harta.
Islam, lanjut Yazid, hadir dengan aturan adil melalui kaidah porsi yang jelas, sekaligus menganjurkan penyiapan wasiat secara bijak guna menghindari sengketa di masa depan.
Sementara itu, Ketua MHH PDA Ponorogo, Hj. Niken Lestarini, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa workshop ini merupakan pelatihan lanjutan dengan skala peserta yang melonjak tajam dibanding sesi sebelumnya.
Edisi kali ini terasa istimewa karena MHH menggandeng tim peneliti dari UNIDA, Indah Puspitasari, S.Pd., M.Ec.Med., CIMM, beserta tim memperkenalkan inovasi aplikasi digital penghitungan waris berbasis ponsel pintar (smartphone).
”Dalam Al-Qur’an, pembagian waris dihitung secara rinci dan eksakta, bukan sekadar perkiraan. Dengan aplikasi digital ini, proses perhitungan menjadi sangat praktis. Cukup masukkan data ahli waris, besaran nominal dan porsi bagian harta akan keluar secara akurat,” jelas Niken.
Niken menegaskan, edukasi hukum ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan MHH Aisyiyah untuk mencerdaskan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.
Selain waris, Aisyiyah secara aktif mengedukasi masyarakat terkait pencegahan kekerasan anak dan bullying, serta menyediakan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi warga yang membutuhkan pendampingan hukum.
”Harapan kami, kaum perempuan bisa semakin cerdas dan melek hukum. Dengan memahami hukum di sekitar kita, hak-hak keluarga terlindungi dan keharmonisan tetap terjaga,” pungkasnya penuh optimis. (mas)
