PONOROGO – Aliansi Mahasiswa Unmuh Ponorogo turun kejalan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab dan DPRD Ponorogo, pada Rabu sore (28/9/2022).
Para demontransi secara tegas menyatakan sikap menolak harga BBM dengan membentangkan sejumlah banner dan spanduk. Serta menuntut perbaikan jalan di Ponorogo hingga persoalan sampah di TPA Mrican yang kian menumpuk.
Peserta aksi membawa bener dan spanduk bertuliskan, tolak kenaikan BBM, pulih lebih cepat bangkit lebih kuat, Indonesia gawat Ponorogo darurat, jalan berlubang kakean utang, Ponorogo sambat.
Peserta aksi ditemui Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko didampingi Forkopimda menyampaikan, terkait jalan berlubang dinas PUPR Ponorogo saat ini sudah mulai bekerja memperbaiki kondisi jalan rusak.
“Saya minta dukungan pada para mahasiswa saat ini sedang proses perbaikan jalan. Kendalanya, saat ini masalah lelang LPSE karena harga aspal sedang naik. Dan jalan rusak di jalur kecamatan segera diperbaiki menggunakan dana PEN,” terangnya.
Kang Giri menyebut, dari 51 titik ruas jalan yang diperbaiki itu sudah termasuk ruas jalan desa, jadi pemerintah tetap akan melakukan pemerataan.
“Hampir 40 persen APBD Ponorogo terserap ke pembangunan,” jelasnya.
Pada pukul 16.00 wib peserta aksi menuju ke DPRD Ponorogo dengan tuntutan sama. Ketua DPRD Ponorogo Sunarto didampingi Wakil Pimpinan Dwi Agus Prayitno, Anik Suharto diterima diruang rapat paripurna.
“Pada dasarnya, kita sepakat dengan apa yang disampaikan (aspirasi) oleh rekan-rekan mahasiswa ini,” ujar Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto.
Soal kenaikan BBM, itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Namun, pihaknya tetap dan berusaha menyalurkan apa yang menjadi aspirasi para mahasiswa.
“Kemarin kita sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang isinya mengutarakan keinginan para mahasiswa ini (menolak harga BBM),” imbuhnya.
Untuk sejumlah jalan rusak yang ada di Kabupaten Ponorogo, saat ini dinas terkait sudah mulai dalam proses pembangunan (jalan).
“Ya kita juga meminta kepada para mahasiswa, agar bersama-sama berpartisipasi dan mengawal dalam proses pembangunan jalan,” ungkapnya.
Sedangkan kaitannya dengan pengelolaan sampah di TPA Mrican yang saat ini sudah menumpuk. Pihaknya juga masih menunggu hasil fasilitasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Gubernur Jatim.
“Bagaimanapun juga dalam pengelolaan sampah di TPA Mrican juga harus ada aturan-aturan yang baku,” tandasnya.
Selanjutnya Aliansi Mahasiswa Unmuh melakukan penyerahan nota kesepakatan bersama yang ditandatangani Bupati Ponorogo diserahkan kepada Ketua DPRD Ponorogo.
Pengamanan unjuk rasa dilakukan Polres Ponorogo, Kodim 0802 Ponorogo, Satpol PP Kabupaten Ponorogo.(mny).
