Home Headline 699 Bidang Tanah Pemkab Ponorogo Belum Bersertifikat, Plt. Bupati Siapkan 4 Langkah...

699 Bidang Tanah Pemkab Ponorogo Belum Bersertifikat, Plt. Bupati Siapkan 4 Langkah Penertiban Aset

0

​KOTA, Media Ponorogo — Plt. Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, S.H., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ponorogo menertibkan sekaligus mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027, Kamis (19/11/2026).

Penegasan itu disampaikan saat membacakan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, setelah penandatanganan nota kesepakatan bersama Perubahan Keempat Propemperda 2026 dan Propemperda 2027, Kamis 18 November 2026.

​Lisdyarita mengapresiasi masukan tujuh fraksi—PKB, PDI Perjuangan, NasDem, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PKS.

Menurut dia, pengelolaan aset daerah tidak boleh sekadar berhenti pada pencatatan dan pengamanan, tetapi juga diarahkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara transparan dan akuntabel tanpa mengabaikan fungsi sosial, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

​Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara Elvis Wibisono terkait kelengkapan dokumen dan pencatatan aset, Lisdyarita memaparkan perkembangan inventarisasi tahun 2026 berdasarkan pemutakhiran data Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) serta laporan masing-masing perangkat daerah.

Tercatat jumlah keseluruhan bidang tanah mencapai 3.571 bidang, terdiri atas 2.872 bidang telah bersertifikat, 699 bidang belum bersertifikat, 100 bidang sedang dalam proses sertifikasi, dan 263 bidang memerlukan penelusuran riwayat tanah, serta 2.994 unit gedung dan bangunan yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).

​Sementara menanggapi pertanyaan Fraksi Golkar, Lisdyarita menjelaskan rincian jumlah keseluruhan aset yang terverifikasi secara fisik akan disajikan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan pemutakhiran data barang milik daerah per 31 Desember 2026.

Proses inventarisasi dan verifikasi bertahap ditargetkan berjalan pada 2026 dan berlanjut pada 2027 agar seluruh perangkat daerah memiliki data aset yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

​Adapun menjawab sorotan Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera melalui juru bicara Christine Herry Purwati, S.E., mengenai langkah konkret menertibkan aset yang terindikasi dikuasai pihak tertentu, minim setoran PAD, maupun belum terdata legalitasnya secara sah, Pemkab Ponorogo menyiapkan empat langkah utama.

Yakni, inventarisasi dan identifikasi aset, pengamanan administrasi dan hukum, penertiban pemanfaatan oleh pihak ketiga, serta penyelesaian aset bermasalah.

Pengawasan berjenjang mulai pengelola barang hingga pengurus barang di tiap perangkat daerah turut diperkuat agar aset dikelola sesuai peruntukan.

​Menutup sambutannya, Lisdyarita mengajak legislatif dan eksekutif terus menjaga kebersamaan melalui pantun: “Ke Ngebel naik motor pelan-pelan, pulangnya mampir di Jajaran. Eksekutif dan legislatif satu tujuan, Ponorogo hebat jadi harapan.” (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here