KOTA, Media Ponorogo — DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 pada Kamis (19/11/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno dan dihadiri Plt. Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, S.H., Forkopimda, Sekda, kepala OPD, serta camat ini menetapkan nota kesepakatan bersama Propemperda sekaligus membahas pengelolaan barang milik daerah.
Agenda utama rapat meliputi penandatanganan nota kesepakatan Perubahan Keempat Propemperda Tahun 2026 dan Propemperda Tahun 2027, serta jawaban bupati atas pandangan umum fraksi sekaligus pembentukan panitia khusus (pansus) Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dalam rapat ini juga disepakati penyesuaian jadwal kegiatan DPRD November 2026, termasuk penundaan rapat pansus aset yang semula dijadwalkan Selasa (24/11/2026) untuk dijadwalkan ulang lewat Badan Musyawarah, sedangkan pada hari yang sama digelar rapat gabungan Pansus APBD Tahun Anggaran 2027 dan Badan Anggaran.
Tiga Ranperda Keluar, Sembilan Masuk Propemperda 2027
Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Ponorogo, Ribut Riyanto, memaparkan penghapusan tiga ranperda dari Propemperda 2026 berdasarkan pertimbangan urgensi, landasan hukum, efisiensi waktu, serta hasil fasilitasi harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.
Ketiga ranperda tersebut yakni Ranperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah karena penyusunan kertas kerja penataan perangkat daerah belum rampung, Ranperda Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan, serta Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang dikembalikan untuk penyesuaian hierarki aturan.
Untuk Propemperda Tahun 2027, disepakati sembilan ranperda—terdiri atas tujuh usulan Pemkab dan dua prakarsa DPRD:
Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027. Ranperda APBD Tahun Anggaran 2028.
Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ranperda tentang Desa.
Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ponorogo Tahun 2027–2046.
Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2027–2057.
Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
Ranperda Penataan Sarana dan Prasarana Jaringan Utilitas.
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menyebut penyesuaian agenda dan program legislasi ini penting agar pembentukan produk hukum daerah berjalan terarah, selaras dengan dinamika daerah, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Penertiban dan Akurasi Data Aset Daerah
Dalam penyampaian jawaban atas pandangan umum tujuh fraksi—PKB, PDI Perjuangan, NasDem, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PKS—Plt. Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, S.H., menekankan penguatan pengawasan berjenjang, tertib administrasi, kepastian hukum pemanfaatan aset oleh pihak ketiga, serta peningkatan PAD tanpa mengabaikan fungsi sosial dan pelayanan publik.
Berdasarkan pemutakhiran data inventarisasi tahun 2026, tercatat 3.293 bidang tanah milik daerah, terdiri atas 2.893 bidang bersertifikat, 499 bidang belum bersertifikat, 103 bidang dalam proses sertifikasi, dan 243 bidang perluasan wilayah tanah, serta 2.994 unit bangunan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).
Rekonsiliasi menyeluruh dan verifikasi fisik aset dijadwalkan berlanjut hingga pemutakhiran per 31 Desember 2026 dan tahun 2027.
Lisdyarita menegaskan pemkab berkomitmen menertibkan aset yang belum optimal maupun belum tertib dokumen kepemilikannya.
Ia juga menutup sambutan dengan pantun: “Ke Ngebel naik motor pelan-pelan, pulangnya mampir di Jajaran. Eksekutif dan legislatif satu tujuan, Ponorogo hebat jadi harapan.” (adv/mas)

















































