PONOROGO, Media Ponorogo – Pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, Selasa di Gedung Sasana Praja.
Selain Bupati Sugiri Sancoko, Musrenbang ini dihadiri Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur Ir Budi Sarwoto MM, Bakorwil Madiun, Ketua DPRD Ponorogo, Forkopimda, Muhammadiyah, NU, Papdesi dan tokoh masyarakat.
Dr. Drs. Agus Sugiarto, M.Si Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Ponorogo mengatakan sejumlah tahapan telah dilaksanakan sebelum digelar Musrenbang Tahun 2023.
Tahapan dalam proses RKPD dimulai dari Musrenbang Desa Desember 2022, Musrenbang Kecamatan Januari 2023, Forum Konsultasi dan Forum Perangkat Daerah Februari 2023, dan Musrenbang Kabupaten Maret 2023. “Ini akan ditetapkan menjadi RKPD pada Juni-Juli 2023,” ungkapnya.
Pembangunan daerah 2024, kata Doktor Agus selaras dengan tema rancangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Yakni, Penguatan Kapasitas Penciptaan Nilai Tambah Produk Pertanian Sebagai Pendukung Industri Pengolahan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan yang didukung Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan yang berkelanjutan.
Menurutnya, tujuan Musrenbang ini untuk menyepakati permasalahan, prioritas pembangunan daerah serta program yang akan dilaksanakan dalam RKPD.
Termasuk, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan pemkab ponorogo dengan sasaran prioritas provinsi.
Juga klarifikasi program kewenangan kabupaten dengan usulan desa berdasar musrenbang kecamatan.
“Semoga upaya ini bermanfaat bagi masyarakat menuju Ponorogo Hebat,” tandasnya.
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko usai membuka musrenbang menyampaikan target indikator kerja utama (IKU) Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.
Nilai tukar petani (NTP) ditargekan 117,27 persen. Pertumbuhan Ekonomi 5,46. Indeks gini 0,37. Indek pembangunan manusia (IPM) 72,93. Persentase kemiskinan 9,38. Tingkat pengangguran terbuka 3,31. Indeks disparitas wilayah 0,353. Indeks reformasi birokrasi 75,00.
“Target yang ditetapkan provinsi Jatim itu pasti terpenuhi dengan model gotong-royong,” ungkapnya.
Kang Bupati menyampaikan sejumlah program prioritas pendukung indikator kinerja utama tersebut.
Untuk meningkatkan nilai tukar petani salah satunya yakni dengan perluasan lahan pertanian produktif dengan pembangunan sumur dalam (IATD).
Sedangkan untuk peningkatan pertumban ekonimo, salah satunya dengan penguatan spesifik daerah. Mulai circle P, pasar krempyeng, dana RT dan pemuda hebat. “Termasuk pembangunan insfrastruktur berkelanjutan,” sebutnya.
Adapun program prioritas peningkatan IRB dengan meningkatkan layanan publik, transparan dan akuntabel, keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan.
Kang Bupati juga bakal menggencarkan program ayo sekolah yang menyasar warga yang putus sekolah. Ini dilakukan untuk meningkatkan IPM. “Kita sudah anggarkan untuk 2.100 orang yang putus sekolah bisa sekolah gratis,” sebutnya.
Langkah penurunan TPT, Kang Bupati bakal meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dan industri, penciptaan lapangan kerja, peningkatan keahlian dan sertifikasi dan magang.
Angka kemiskinan bakal diturunkan dengan peningkatan akses permodalan, produk serta pemasaran. Termasuk stabilisasi harga pangan, pengurangan beban penduduk miskin, dan subsidi tepat sasaran (program-program bantuan sosial).
Penurunan indek gini dilakukan dengan penguatan industri kecil dan peningkatan kualitas pelayanan dasar publik.
Terakhir, untuk peningkatan disparitas wilayah salah satunya dengan pembangunan insfrastruktur yang berkelanjutan.
“Infrastruktur kita tuntaskan, wisata kita revitalisasi. Yang bisa diukur-ukur dengan angka-angka kita tuntaskan, pertanian dan pendidikan, khusunya memperbaiki kualitas generasi muda kita,” pungkasnya. (adv/mas)
