PONOROGO – Aksi unjuk rasa mahasiswa Ponorogo juga menyasar Kantor Bupati Ponorogo.
Selain menolak kenaikan BBM, mahasiswa juga menyampaikan beberapa persoalan di lokal daerah.
Sekira pukul 16.20 WIB peserta aksi tiba depan gedung lantai 8 Ponorogo dan langsung melaksanakan orasi dan membentangkan poster.
Setelah itu, perwakilan peserta aksi melaksanakan audensi dengan Bupati Ponorogo di ruang Bantarangin lantai 2 Pemkab.
Mahasiswa PMII Cabang Ponorogo itu intinya menyampaikan latar belakang aksi adalah adanya kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM.
Terhitung mulai hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.
Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Serta harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
“Dengan Naiknya BBM akan menaikan dampak beberapa sektor ekonomi dan menurunkan daya beli masyarakat,” tegas mahasiswa.
Mahasiswa juga menanyakan kepada Bupati terkait dampak dari sampah di Desa Mrican Kecamatan Jenangan. Termasuk masalah jalan rusak di Kabupaten Ponorogo.
Semua permasalahan itu disampaikan langsung kepada Kang Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang bersedia bertemu dan berdialog dengan mahasiswa.
Orang nomor satu di kota reog itu sempat pula duduk klesotan dengan para mahasiswa yang berunjuk rasa di jalan.
Terkait kenaikan upah buruh regional, Kang Bupati menyebut, pemerintah Kabupaten Ponorogo akan memanggil penggusaha, karyawan dan perwakilan PMII untuk berembuk bareng.
“Mohon waktu satu minggu untuk penentuan kenaikan upah buruh Regional di Kabupaten Ponorogo,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkab Ponorogo akan memberikan dana 2 persen untuk masyarakat kurang mampu.
Adapun masalah sampah, kata Bupati Sugiri, sudah berkoordinasi BUMr dengan untuk mengolah menjadi briket. Perlu tempat dan lahan ± 4 Hektare dan setiap RT harus punya bank sampah.
Sedangkan untuk perbaikan jalan minggu ke 2 bulan September akan dimulai kontruksi Jalan umum.
Usai mendengar jawaban dari Bupati Sugiri, peserta aksi meninggalkan Pemkab Ponorogo. (mas/mny)
