PONOROGO, (MP) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ponorogo punya komitmen tinggi agar pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 berjalan sesuai aturan perundang-undangan.
Salah satu caranya yakni mengajak masyarakat agar berpartisipasi aktif untuk melakukan pengawasan.
Untuk mewujudkannya, Bawaslu Ponorogo menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif masyarakat Ponorogo dalam pemilihan umum tahun 2019, Senin (14/5/2018).
Sosialisasi yang digelar di Hall Room Hotel Maesa ini diikuti oleh 100 peserta. Terdiri dari berbagai kelompok elemen masyarakat.
Seperti perwakilan grup reyog, musisi, utusan kecamatan, pencak silat, pelajar, pramuka, media cetak maupun media elektronik.
Widhi Cahyono, S.Ap Ketua Panwaslu Kabupaten Ponorogo ini menegaskan sosialisasi ini digelar sebagai bentuk komitmen Bawaslu untuk memastikan peserta dan penyelenggara pemilu berjalan sesuai aturan.
Untuk memaksimalkan pengawasan itu, pihaknya menilai butuh peran aktif masyarakat. “Kami berharap komponen masyarakat ini turut memberikan informasi secara aktif baik secara kelembagaan maupun personal,” tegasnya.
Widhi menegaskan, peran aktif ini sangat dibutuhkan, apalagi personil dari bawaslu dari tingkatan kabupaten, kecamatan, desa sampai TPS sangat minim.
“Kalau mengandalkan bawaslu kurang maksimal. Maka butuh peran serta masyarakat,” imbuhnya.
Oleh karena itu pihaknya sepakat untuk menggandeng masyarakat luas secara langsung atau pun tidak.
Pihaknya berharap masyarakat bisa mengawasi dan mencegah berbagai pelanggaran. Utamanya yakni money politic.
Lantaran, isu yang paling santer dalam pemilu di kabupaten Ponorogo adalah money politic.
“Dominan isu di Ponorogo ini adalah politik uang. Trend politik uang di Ponorogo sangat tinggi,” ungkapnya.
Pihaknya membuka ruang selebarnya agar masyarakat bisa dengan mudah berperan aktif. “Kami merencanakan membentuk tim relawan demokrasi untuk memudahkan penyampaian dalam rangka pencegahan,” sebutnya.
Dalam kesempatan itu, peserta mendapatkan berbagai materi sosialisasi. Materi pertama disampaikan oleh Juwaini, S.Pd selaku anggota Panwaslu Kabupaten Ponorogo Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga.
Komisioner Bawaslu yang berkaca mata ini berharap masyarakat ini bisa membangkitkan optimisme demokrasi.
“Demokrasi adalah sistem yang paling tepat untuk Indonesia. Tinggal prakreknya saja yang lebih sempurna,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta masyarakat berperan aktif dalam pengawasan pemilihan.
“Masyarakat bisa memberi informasi awal, mengawasi atau memantau, mencegah pelanggaran dan melaporkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Mardji, SH anggota Panwaskab Ponorogo Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan berharap masyarakat bisa tampil hebat dengan mengawasi pemilu.
Ia membekali peserta sosialisasi dengan berbagai pasal larangan dan hukuman pelanggaran dalam pemilu. Selain itu juga larangan kampanye dan sanksinya. (agus)
