PONOROGO – Sejumlah pasien yang meninggal di RSUD dinyatakan terpapar covid-19 dan suspek covid-19 setelah 3 hari hasil swab keluar. Dan ternyata hasilnya menyatakan negatif.
Padahal korban ini sudah dimakamkan secara protokol kesehatan dan keluarganya mengalami pengucilan di lingkungannya secara luar biasa akibat ketakutan warga yang berlebihan.
Oleh karenanya, Sekertaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Ponorogo Agung Priyanto meminta kepada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengoptimalkan operasional PCR di RSUD . Hardjono.
Hal tersebut untuk meminimalisir konflik sosial di masyarakat karena hasil Swab yang selalu terlambat hasilnya.
“Saya sendiri pernah mengalami pada tahun 2020, waktu itu ada teman posistif covid saya masuk kontak erat dan hasil swabnya berhari- hari baru keluar. Setelah keluar hasilnya negatif. Namun selama menunggu hasil swab itu keluar saya mengalami pengucilan juga dari istri, anak, tetangga dan teman,” terang Agung Priyanto.
Agung Priyanto anggota dewan 5 periode ini mengungkapkan Ponorogo telah mendapatkan bantuan PCR 2 unit dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
Satu di Rumah Sakit Islam Aisyah dan satu di RSUd Hardjono. Namun yang di RSUD Hardjono ini tidak dioperasikan dengan alasan tidak punya SDMnya.
Inilah yang menyebabkan koflik di masyarakat. Harusnya dengan optimalisasi operasional PCR milik di RSUD Hardjono proses swab bisa cepat diketahui hasilnya tidak harus menunggu tiga hari.
Jika menunggu 3 hari dan hasilnya negatif akan menimbulkan konfil di masyarakat
“Konflik sosial akan meluas karena kepercayaan masyarakat kepada satgas covid, dinkes, BPBD, TNI ,Polri menurun . Pengambilan jenazah secara paksa akan menjalar sehingga masalah kecepatan keluarnya hasil PCR harus di pecahkan,” tegas Agung Priyanto.
Banteng Dapil I mengungkapkan , jika RSUD Hardjono tidak mempunyai SDM yang mengoperasikan mereka bisa mencari.
Jika alasannya anggaran operasional PCR mereka bisa menganggarkan karena RSUD itu BLUD. (mas)
