KOTA, Media Ponorogo – Pemerintah Kabupaten Ponorogo bakal memangkas belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat pada proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (P-APBD) 2023.
Menyusul tidak terealisasinya penerimaan pembiayaan yang bersumber dari rencana pinjaman daerah kepada PT SMI yang tertera pada APBD induk 2023.
Sehingga proyeksi penerimaan pembiayaan pada APBD induk terkoreksi dari Rp359,7 miliar menjadi Rp 271,6 miliar pada P-APBD.
Hal ini ia sampaikan usai sidang paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang P-APBD Ponoroto tahun anggaran 2023, Rabu (13/9/2023).
“Dulukan pada kami merencanakan APBD yang disepakati bersama DPRD ada rencana pembiayaan dari pinjama Rp100 miliar untuk perbaikan ruas jalan. Di tengah jalan ada yang tidak sepakat, dari pada gaduh kami tidak jadi pinjam,” ucap Kang Bupati.
Pemangkasan itu, tekan Kang Bupati, upaya dari Pemkab Ponorogo agar APBD 2023 seimbang. Setiap program yang dijalankan pun bakal efektif dan menyentuh permasalahan yang dihadapi masyarakat secara langsung.
“Maka belanja yang tidak terlalu nendang dengan permasalahan rakyat kita tangguhkan, bimtek kita kurangi, studi banding kita kurangi, kita hapus memang untuk menyeimbangkan APBD,” ucapnya.
Sebelumnya pada penyampaian pengantar nota keuangan Raperda P-APBD Ponorogo 2023, Selasa (12/9/2023), dipaparkan Kang Bupati, pada P-APBD 2023 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,283 triliun. Sedangkan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp2,544 triliun.
Dari angka itu ada defisit Rp 261miliar yang bakal ditutupi dengan pembiayaan netto sebesar Rp261 miliar. (ist/mas)
