KOTA, Media Ponorogo – Bupati Sugiri Sancoko menerima penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian bagi Kabupaten Ponorogo.
Penghargaan untuk kali ke-10 secara berturut-turut sejak tahun 2012 diserahkan langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, di Hotel Bumi Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Senin (14/11/2022).
Predikat tersebut diberikan karena Pemkab Ponorogo di bawah nahkoda Kang Bupati, sapaan akrabnya berhasil mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.
“Alhamdulillah tahun ini Pemkab Ponorogo kembali meraih predikat WTP. Ini berarti predikat WTP ke-10 yang diraih oleh Ponorogo secara berurutan tanpa putus,” ungkap Kang Bupati Sugiri.
Namun, Sugiri mengaku itu bukan prestasi namun kewajiban. Hal ini harus dilakukan dan diprioritaskan dalam pelaksanaan pemerintahan.
“Kami tidak memaknai predikat WTP ini sebagai sebuah prestasi, melainkan suatu standard yang memang wajib dipenuhi dalam sebuah pelaporan,” tegasnya.
Kendati demikian, Bupati Sugiri tetap menyampaikan ungkapan terima kasih kepada jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras mempertahankan capaian ini.
Bupati juga akan berupaya sebaik mungkin mempertahankan Opini WTP sekaligus memperbaiki catatan-catatan pengelolaan dan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.
“Ke depan mudah-mudahan kami mampu mempertahankan predikat WTP tersebut dan terus memperbaiki kualitasnya berdasarkan catatan-catatan kecil yang ada,” ujarnya.
Lebih dari itu, dalam mengelola dan menggunakan anggaran, ia akan memastikan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan berdampak pada kesejahteraan mereka. “Prinsipnya bagaimana anggaran dapat menyejahterakan masyarakat,”
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Kemenkeu RI, Taukhid mengatakan, di Jatim hanya ada 5 kabupaten kota yang memperoleh hasil yang sama dengan Ponorogo.
Ia mendorong Pemkab fokus mempertahankan predikat ini, dan tidak terpengaruh terhadap masa transisi pemerintahan.
“Karena ini menjadi indikator dalam pelaksanaan good goverment di daerah. Karena ada beberapa daerah yang sebenarnya meraih 12 kali WTP tapi tidak bisa berturut-turut. Masa transisi pemerintahan menjadi faktornya, ini harus dijaga dan tetap prioritas menjaga WTP ini,” pungkasnya. (adv/mas/mny)
