PONOROGO – Realisasi APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2021 menjadi sorotan DPRD Kabupaten Ponorogo. Pasalnya, dalam laporan pertanggungjawaban selain rendah dalam serapan juga terdapat Silpa sebesar Rp. 318 milyar.
Hal itu mamantik para wakil rakyat meminta kepada Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko agar tegas terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tak becus dalam menjalankan program kerja pemerintahan.
Pernyataan itu dilontarkan oleh sejumlah legislatif dalam pandangan umum fraksi terhadap usulan Raperda perubahan kedua atas Perda nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto mengatakan, jika OPD dapat menjalankan program dengan baik, Bupati perlu kiranya memberikan rewards kepada mereka.
“Namun, apabila OPD tak mampu menjalankan program pemerintah yang sudah dicanangkan, maka Bupati harus tegas memberikan punishment (hukuman),” terangnya, Senin (8/8/2022) usai sidang Paripurna.
Selain itu, Bupati juga harus selektif memilih pejabat baik struktural maupun fungsional yang berintegritas dan memiliki kapasitas sesuai tupoksinya. Agar maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Diakui ataupun tidak, sampai hari ini ada anggaran dari dinas yang belum terserap dalam menjalankan program kerja. Seperti yang kita tahu, Silpa Pemkab Ponorogo sisa Rp 318 milyar pada tahun 2021 lalu,” imbuhnya.
Jika kinerjanya seperti itu, maka Silpa juga akan lebih lagi di tahun ini dan tak terserap. Untuk tahun ini pun, Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp 166 milyar belum ada satu titik pun (pembangunan fisik) dikerjakan.
“Maka dari itu, saat ini masyarakat menunggu terkait kinerja OPD untuk merealisasikan program pembangunan di Kabupaten Ponorogo,” bebernya.
Ini harus ada kemauan dari Bupati Ponorogo untuk tegas. Mekanisme punishment and rewards bagi OPD juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Bagi perangkat kerja yang baik ya diberi rewards. Sedangkan yang kurang baik ya harus diberi punishment,” tandasnya. (mny).
