BABADAN – Adanya aksi penyampaian aspirasi 30an warga Desa Gupolo yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BST) di Kantor Dinsos Ponorogo direspon cepat Pemerintah Desa dan BPD Desa Gupolo Kecamatan Babadan.
Terbukti, Pemdes Gupolo yang dipimpin Basuki Romdoni selaku Kepala Desa langsung menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Khusus, Rabu malam (3/6/2020) menyikapi permasalahan tersebut.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua BPD itu diundang pula koordinator aksi ketua RT, RW, perangkat desa. Tim penggerak PKK, ketua LPMD, Ketua Karang Taruna, dan relawan.
Bahkan, Camat Babadan Suseno hadir langsung untuk memberikan arahan dan motivasi agar warga tidak mudah tersulut emosi di tengah pandemi.
“Setelah ada demo dan viral di medsos, saya selaku Kepala Desa berkoordinasi dengan Ketua BPD. Selanjutnya Kades berkoordinasi dengan Pak Camat dan akhirnya digelar Musyawarah Desa Khusus,” ungkap Basuki Romdon Kepala Desa Gupolo, Kamis (4/6/2020).
Adapun hasil dari Musdes Khusus itu, Basuki Romdon menyebutkan permasalahan ini ada ternyata karena adanya salah faham atau miscommunication.
Basuki Romdon, juga menjelaskan alur data BST itu prosedurnya diawali dari pendataan warga terdampak Covid-19 sehingga memunculkan jumlah 157.
Kemudian diminta untuk merangking siapa yang layak untuk mendapatkan tetapi ternyata yang muncul adalah tidak sesuai ranking yang sudah dibuat.
“Sebenarnya sudah dipetakan mau dikembalikan ke Dinsos lewat Kecamatan dan diusulkan penerima manfaat yang layak, dan ruang untuk itu sudah ada. Kami juga sudah menerima surat dari pak camat terkait itu,” ungkapnya.
Sementara itu, Mulyani selaku Ketua BPD menyatakan pihaknya sebagai BPD terbuka untuk menampung dan menyalurkan aspirasi jika ada warga yang punya uneg uneg untuk disampaikan ke Pemdes.
“Kami juga ikut melakukan pengawasan, dan aktif dalam mengawal pendataan yang dilakukan pemdes terkait dengan Keluarga Penerima Manfaat (PKM) bantuan, termasuk memastikan masyarakat yang memiliki kriteria sesuai dan tepat sasaran. Kami membuka seluas- luasnya untuk menyalurkan aspirasi,” tandasnya.
Mulyani menilai memang pendataan bansos banyak sisi kelemahannya. “Mulai timing waktu terbatas, sehingga tergesa-gesa dan ini sifatnya pagebluk. Jadi akurasi datanya memang masih kurang,” tandasnya.
Pihaknya selaku BPD, memang melihat celah bahwa bantuan ini berpotensi menimbulkan kecemburuan antar warga.
“Dari peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran terbaik kalau ada sesuatu yang sensitif terkait bantuan hendaknya dikomunikasikan secara baik dengan pemdes dan pihak terkait,” ujarnya.
Sementara itu, Suseno selaku Camat Babadan sangat menyayangkan terjadinya miskomunikasi yang menimbulkan aksi penyampaian aspirasi ke Dinsos, beberapa hari yang lalu.
Suseno berpesan, kalau urusan Bansos seperti ini hendaknya masyarakat menyalurkan aspirasi sesuai salurannya. Bisa lewat RT, BPD di daerah pemilihan atau langsung di Balai Desa.
“Saya yakin, perangkat desa manapun termasuk Desa Gupolo tidak ada upaya untuk bersikap tidak melayani. Karena mindset birokrasi sekarang semangatnya melayani yang diutamakan,” tegasnya.
“Ketika ada permasalahan jangan langsung ke Dinsos padahal data yang memiliki adalah desa. Akhirnya kembalinya ke Desa juga. Jadi selesaikan cukup di desa saja,” paparnya.
“Saya yakin Kepala Desa, BPD, perangkat desa, dan Camat kalau ada warga yang memang layak mendapatkan dan datanya valid pasti tidak dipersulit,” pungkasnya. (as)
