PONOROGO (MP) – DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 74 , Jumat (16/08/2019) pukul 09.30 Wib di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo.
Rapat paripurna istimewa DPRD dengan acara mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke 74 Kemerdekaan RI tahun 2019 dengan penanggung jawab kegiatan Dr. H. Ali Mufthi, S.Ag,. M.Si selaku Ketua DPRD Kab. Ponorogo dan diikuti sekitar 90 orang.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Ponorogo diwakili oleh Wabup Dr. Drs. H. Soedjarno, MM.,Ketua DPRD Ponorogo Dr. H. Ali Mufthi, S.Ag,. M.Si. Kapolres Ponorogo diwakili Waka Polres Kompol Indah Wahyuni, SH. MH., Dandim 0802/ Ponorogo Letkol Inf Sigit Sugiharto, Sekda Ponorogo Dr. Drs. Agus Pramono, MM., Wakil Ketua DPRD, SKPD/ OPD Kab. Ponorogo, Anggota DPRD Ponorogo sejumlah 18 orang.
Berikut sambutan dari Presiden RI Joko Widodo mengatakan sidang Majelis, saya ingin menghadirkan kembali semangat yang menyala di hati para pejuang kemerdekaan 74 tahun yang lalu.
Bahwa Indonesia, rumah besar kita bersama, hanya mungkin terwujud jika kita mau bersatu. Bersatu untuk mencapai satu tujuan, bersatu untuk maju bergerak di jalan perubahan, serta bersatu dengan penuh optimisme menatap masa depan.
“Semangat itulah yang mengantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka, negara yang berdaulat, yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia,” ujarnya.
Sekarang ini, kita menghadapi tantangan yang berbeda. Akan tetapi, semangat itu harus terus menyala di hati kita semua. Kita berada di era ketika dunia berubah dengan sangat cepat, tetapi kita tidak boleh kehilangan bintang penjuru.
“Kita harus berani menerima era keterbukaan sejagad. Akan tetapi, kita tidak boleh kehilangan persatuan dan persaudaraan. Kita masuk dalam era kompetisi antarnegara yang semakin sengit. Akan tetapi, kita tidak boleh berhenti berkreasi dan berinovasi,” katanya.
Oleh karena itu, Visi yang sama juga harus hidup dalam kerja kita semua, di semua lembaga negara.
“Check and balances antarlembaga negara sangat penting, tetapi harus berada dalam bingkai yang sama, satu visi besar Indonesia Maju. Indonesia yang nyaman bagi seluruh anak bangsa, yang sejahtera, yang adil dan makmur, yang dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia,” terangnya.
Orang nomor satu di Republik ini juga mengungkapkan, pencapaian visi besar harus kita percepat. Tidak ada jalan lain bagi kita semua, selain meninggalkan cara-cara lama dan beradaptasi dengan cara-cara baru.
“Kita butuh terobosan-terobosan baru untuk menjawab harapan rakyat yang makin meningkat. Kita butuh lompatan-lompatan kemajuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan rakyat. Kita butuh karya-karya nyata agar Lembaga-Lembaga Negara menjadi institusi yang kuat dan berwibawa,” paparnya.
Dikatakan, untuk menjadi kuat, kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Ego lembaga harus diruntuhkan, sehingga karya-karya baru dapat diciptakan bersama-sama.
“Ego sektoral yang terkotak-kotak sudah tidak relevan lagi dan harus ditinggalkan. Kolaborasi dan sinergi antarlembaga harus ditingkatkan,” ucapnya.
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu dimanfaatkan secara optimal. Di era sekarang ini, saat arus penyebaran informasi terjadi sangat cepat, maka kita harus lebih cepat dari yang lain, serta harus lebih sigap dari yang lain.
“Jangan sampai kemajuan teknologi justru lebih banyak digunakan oleh pihak-pihak yang mengerdilkan konsensus kebangsaan. Dalam merespons kemajuan teknologi informasi itu, saya menghargai MPR yang terus mencari cara-cara baru sehingga nilai-nilai konsensus kebangsaan bisa diterima, terutama oleh generasi muda,” katanya.
MPR telah menerapkan perpaduan antara penggunaan media seni budaya dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. Cara-cara seperti ini yang kita butuhkan.
Selain itu, demokrasi membutuhkan lembaga perwakilan rakyat yang berwibawa, kredibel, dan modern.
Oleh karena itu, upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan konsolidasi kelembagaan harus didukung.
“Upaya DPR untuk meningkatkan kualitas produk perundang-undangan harus didukung. Upaya DPR untuk menjalankan check and balances dalam satu visi besar yang sama juga harus didukung. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya semangat DPR untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah,” ungkapnya.
Lebih lanjut ditambahkan, tata kelola pemerintahan yang baik mutlak dibutuhkan. Tata kelola keuangan negara yang akuntabel harus diwujudkan. Tata kelola yang transparan harus dikembangkan.
“Tata kelola yang efektif dan efisien, yang gesit, lincah, dan cekatan menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan,” jelasnya.
Sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangatlah penting.
BPK mengemban tugas memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Alhamdulillah, laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Pemerintah Daerah (Pemda) juga mencatat prestasi,” imbuhnya.
Dalam pembangunan hukum, Mahkamah Agung (MA) terus melanjutkan inovasi.
“Saya mengapresiasi upaya MA dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Saya mendukung upaya MA untuk mempermudah rakyat dalam mencari keadilan. Saya mendukung upaya MA untuk membangun budaya sadar dan budaya taat hukum agar makin mengakar,” tuturnya.
Kini, sistem peradilan berbasis elektronik sudah diterapkan di semua lingkungan lembaga peradilan. Para pencari keadilan sekarang secara online makin mudah mendaftarkan perkara dan melakukan pembayaran.
Juga segala pencapaian dari Lembaga-Lembaga Negara tersebut adalah modal kita bersama untuk menghadapi tantangan masa depan. Kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kita perlu saling mengingatkan dan saling membantu. Kita tidak boleh alergi terhadap kritik.
“Bagaimanapun kerasnya kritik itu, harus diterima sebagai wujud kepedulian, agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi harapan rakyat,” ucapnta.
Tentu dalam negara demokrasi, perbedaan antar-individu, perbedaan antar-kelompok, atau bahkan antar-lembaga negara adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi, perbedaan bukanlah alasan bagi kita untuk saling membenci, bukan alasan bagi kita untuk saling menghancurkan, atau bahkan saling meniadakan.
“Jika perbedaan itu kita kelola dalam satu visi besar yang sama, maka akan menjadi kekuatan yang inamis. Kekuatan untuk mencapai Indonesia Maju,” harapnya.
Lebih lanjut Presiden mengatakan, esok hari, kita merayakan 74 tahun Indonesia merdeka. Kita patut bersyukur, di tengah berbagai tantangan dan terpaan badai sejarah, Indonesia sebagai rumah besar kita bersama tetap berdiri kokoh. Indonesia berdiri kokoh karena kita memiliki fondasi yang sangat kuat, Pancasila.
“Pancasila adalah dasar negara, bintang penjuru, sekaligus pemersatu kita semua. Di rumah Pancasila ini, kita hidup rukun tanpa dibeda-bedakan latar belakang agama, asal usul suku, perbedaan ras, maupun golongan,” jelasnya.
Untuk itu rumah besar Indonesia adalah tempat yang nyaman untuk semua, ruang hidup bagi seluruh anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.
Dalam rumah besar ini, semua anak bangsa bisa berkarya, bisa bergerak, dan bisa berjuang untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kita bersama.
“Perbedaan juga bukanlah penghalang bagi kita untuk bersatu. Dalam persatuan itulah, kita menemukan energi yang mahadahsyat, untuk menggerakkan seluruh tenaga, pikiran, dan tetesan keringat untuk kemajuan Indonesia,” katanya.
Dalam persatuan itulah, kita menemukan solidaritas, kepedulian, dan semangat berbagi antar-sesama anak bangsa.
“Saya yakin, seyakin-yakinnya, persatuan Indonesia akan selalu sentosa. Seperti kiambang-kiambang yang bertaut kembali, setelah biduk pembelah berlalu. Dengan berpegang teguh pada semangat persatuan Indonesia, maka rumah besar kita tidak akan runtuh, tidak akan ambruk, dan tidak akan punah, tetapi justru berdiri tegak. Bukan hanya untuk 100 tahun, 500 tahun, tapi untuk selama-lamanya,” tandasnya.
Selain itu, rencana ibu kota akan di pindahkan ke pulau Kalimantan.
“Ibu kota merupakan simbol identitas bangsa dan juga prestasi kemajuan bangsa ini demi terwujudnya pemerataan ekonomi ini adalah visi Indonesia maju,” pungkasnya. (mny).
