PONOROGO, (MP) – Gerak cepat Hiswana Migas Ponorogo untuk mengatasi dugaan sulitnya mencari gas lpg 3 kilogram membuahkan hasil.
Gas elpiji 3 kg melon yang semula dikatakan barang langka mulai lancar. “Alhamdulillah ada pasar elpiji. Jadi mudah dicari dengan harga terjangkau. Sesuai dengan harga dari pemerintah,” kata Sumani, salah satu warga.
Agus Mustofa Latif Anggota Hiswana Migas Ponorogo mengurai munculnya gejolak info kelangkaan gas LPG di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberadaan gas LPG 3 Kilogram tidak lah langka. Namun yang terjadi di masyarakat adalah peningkatan penggunaan gas bersubsidi ini saat puasa maupun jelang lebaran.
“Ada penggunaan gas LPG yang terlalu over. Sebetulnya tidak langka. Kebetulan memang ada peningkatan penggunaan di bulan puasa maupun jelang lebaran. Seperti kegiatan rumah tangga maupun UMKM yang untuk jualan produknya ada peningkatan,” sebutnya.
Bahkan, kata Agus, stok gas melon ini sudah ditambah 60 persen. “Jatah meningkat. Saya konfirmasi ke Pak Wisnu Pertamina, ada peningkatan lebih dari 60 persen,” sebutnya.
Namun, stok itu tidak langsung bisa tertangani karena masih mampir di pangkalan dan pengecer.
Berbagai langkah kongkrit dilakukan Hiswana Migas Ponorogo untuk mengatasinya. “Oleh karena itu kami langsung gelar operasi pasar agar bisa sampai ke masyarakat dan harga bisa tertekan,” tegasnya.
Diantaranya dengan menggelar operasi pasar di sejumlah titik di Ponorogo. Seperti operasi pasar di Alon-alon, Pasar Danyang, GOR Singodimedjo, Kecamatan Jetis dan Balong.
“Mendengar info ada kelangkaan kami langsung gelar operasi pasar. Kami jualan langsung ke masyarakat sesuai harga HET,” terangnya.
Agus juga menjamin, jika masih ada info kelangkaan di Ponorogo pihaknya bersama Pertamina akan melakukan operasi gas melon kembali. “Insyaallah sekarang situasi sudah normal,” sebutnya.
Pihaknya juga berharap masyarakat yang mampu seperti PNS/ASN untuk tidak menggunakan gas bersubsidi ini.
Karena berdasarkan surat bupati, PNS tidak boleh memakai gas subsidi. Para abdi negara itu harus menggunakan gas nonsubsidi.
“Itu jelas aturannya. PNS yang mampu pakai nonsibsidi jangan beli yang bersubsidi,” tegasnya. (sr)
