PONOROGO (MP) – Pemerintah Kabupaten Ponorogo diminta anggota dewan tidak memaksakan proses lelang jabatan terbuka di enam jabatan eselon II. Pasalnya, selain parameternya tidak jelas, Pemkab diharapkan melakukan analisis data, karena masih banyak pejabat yang belum memenuhi syarat sesuai dengan aturan PP No 11 tahun 2017. Hal ini dilontarkan Ketua Komisi A DPRD Gufron Ridloi, Rabu (01/11).
“Saya melihat saat ini Pemkab belum bisa menginventarisir dimasing-masing SKPD berapa jumlah pejabat yang sudah memiliki unsure tehnis, manajerial maupun sosiol cultural. Ini belum dilakukan sehingga belum tahu berapa jumlahnya,” ujar politisi asal Partai Gerindra ini.
Ia juga meminta Pemkab Ponorogo jangan buru-buru membuka proses lelang jabatan sebelum melakukan inventarisasi calon pejabat yang akan mengikuti uji kompetensi. “Seperti dalam PP No 11 tahun 2017 apakah lelang jabatan ini nanti, setelah dibuka sudah ada pejabat yang memenuhi syarat sesuai aturan di dalam PP tersebut?” terangnya.
Seandainya lanjut Gufron, analisis data itu nanti sudah dilakukan, dan dirasa belum banyak pejabat yang memenuhi syarat, sebaiknya proses lelang jabatan ditunda dulu. “Apapun yang akan dilakukan Pemkab Ponorogo terkait proses lelang jabatan eselon II ini, jelas membutuhkan biaya tinggi. Jangan sampai biaya tinggi, tapi hasilnya muspro (gagal),”tandasnya.
Sementara itu Sekda Ponorogo Agus Pramono mengungkapkan, enam jabatan eselon II yang masih lowong pada bulan Nopember 2017 segera dibuka pendaftaran. “Seperti lelang jabatan kemarin (Oktober 2017), secara tehnis lebih sulit. Salah satu contoh, mereka yang ikut lelang harus menduduki jabatan yang serumpun minimal 5 tahun berturut-turut. Ini yang menjadi pertimbangan Bupati,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, enam jabatan tersisa yang akan dilelang ini nanti sifatnya lebih umum. “Karena sifatnya lebih umum, harapan kita setelah kita buka nanti, standart yang kita inginkan yakni masing-masing SKPD yang kita lelang minimal ada 4 pendaftar. Insyaaloh bulan Nopember ini pendaftaran kita buka. Sebelumnya kita akan berkonsultasi dengan badan diklat Propinsi Jawa Timur,” tukasnya.
Enam jabatan eselon II yang akan dilelang yakni, Dinas Pariwisata, Satpol PP, Dinas Kawasan dan Permukiman, Asisten II, Ketahanan Pangan dan Bakesbang. (mny)
