KOTA, Media Ponorogo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo resmi merampungkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (27/04/2026), legislatif memberikan “rapor” berupa 16 rekomendasi dan sejumlah catatan kritis bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.
Seperti dilansir dari laman resmi ponorogo.go.id. Salah satu poin paling krusial yang menjadi sorotan tajam dewan adalah kondisi infrastruktur.
DPRD mencatat masih ada sekitar 146,79 kilometer jalan rusak di Bumi Reog yang memerlukan penanganan mendesak.
Infrastruktur dan Sampah Jadi Prioritas
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menegaskan bahwa pemulihan akses jalan harus menjadi prioritas utama pada tahun berjalan.
“Perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan anggaran perbaikan jalan,” tegas pria yang akrab disapa Kang Wi tersebut.
Selain jalan, dewan mendorong revolusi pengelolaan sampah. DPRD meminta optimalisasi TPS 3R dan mendukung penuh pembangunan TPA Mrican Baru yang menggunakan sistem sanitary landfill (pengolahan modern) agar persoalan limbah daerah dapat teratasi secara berkelanjutan.
Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial
Tak hanya fisik, sektor pelayanan dasar juga tak luput dari evaluasi mendalam Pansus DPRD:
Pendidikan: Dewan meminta penguatan platform digital, penataan guru honorer, serta perhatian khusus pada insentif guru ngaji dan tenaga pendidik non-formal.
Kesehatan: Fokus utama diarahkan pada percepatan pelayanan, penurunan angka stunting, dan penyelesaian tunggakan BPJS secara terencana.
Sosial: Kang Wi menekankan pentingnya validasi data kemiskinan agar bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran serta peningkatan cakupan kepesertaan BPJS bagi masyarakat kurang mampu.
Respon Eksekutif: Komitmen Perbaikan
Meskipun memberikan banyak catatan, DPRD tetap mengapresiasi berbagai prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih Pemkab Ponorogo sepanjang tahun 2025.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menyambut baik masukan legislatif sebagai fungsi check and balance yang sehat dalam pemerintahan.
“Seluruh masukan akan kami tindak lanjuti sebagai bahan perbaikan kinerja. LKPJ 2025 ini disusun dengan prinsip akuntabilitas untuk memberi gambaran riil mengenai capaian dan tantangan kita,” ujar sosok yang akrab disapa Bunda Lis tersebut.
Bunda Lis juga sepakat dengan usulan dewan untuk menyajikan data pembangunan secara komprehensif, termasuk tren kinerja lima tahun terakhir, guna memudahkan evaluasi kebijakan jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Ponorogo. (ist/mas)
