SURABAYA, Media Ponorogo – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita, menerima apresiasi dan penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia.
Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di 307 desa/kelurahan, mencakup seluruh wilayah administratif Ponorogo.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian acara Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Peacemaker & Paralegal Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Graha Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada Kamis malam (11/12).
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Lisdyarita menekankan pentingnya akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Posbakum di tingkat desa dan kelurahan merupakan implementasi nyata dari komitmen tersebut.
“Langkah ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat untuk memberikan akses keadilan merata bagi semua,” ujar Hj. Lisdyarita.
Beliau juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Universitas Negeri Surabaya, serta seluruh pihak yang berkolaborasi mewujudkan program ini. Menurutnya, program ini tidak hanya memberikan pendampingan hukum, tetapi juga menghasilkan sumber daya manusia melalui Pelatihan Peacemaker dan Paralegal.
“Pelatihan Peacemaker dan Paralegal ini sangat strategis, karena membentuk sumber daya manusia yang mampu menyelesaikan persoalan hukum dan sosial secara damai, adil, dan berkeadaban,” tambahnya.
Atas capaian ini, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyatakan siap untuk terus mendukung dan memperluas manfaat program agar pemahaman dan keberdayaan masyarakat dalam bidang hukum semakin meningkat.
Keberhasilan Ponorogo dalam membentuk Posbakum di 307 desa/kelurahan ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam upaya meratakan akses bantuan hukum. (mny)
