KOTA, Media Ponorogo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan (Bappeda Litbang) Ponorogo menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Murenbang) Kabupaten Ponorogo, Senin (17/03/2025).
Musrenbang ini membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo tahun 2025-2029.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Bakorwil 1 Madiun Heru Wahono Santoso, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Lisdyarita, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), pejabat Pemkab, dan perwakilan masyarakat.
Kepala Bappeda Litbang Ponorogo, Agus Sugiarto (Ugin), menjelaskan bahwa RKPD merupakan penjabaran RPJMD yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaan untuk satu tahun ke depan.
Ranwal RPJMD, di sisi lain, merupakan rencana aksi yang lebih spesifik dan rinci untuk mencapai tujuan pembangunan dalam lima tahun ke depan.
“Ranwal RPJMD menjadi pedoman pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kemajuan pembangunan daerah,” ujar Ugin.
Ugin memaparkan keberhasilan pembangunan selama empat tahun pemerintahan Bupati Sugiri dan Wakil Bupati Lisdyarita.
Pertumbuhan ekonomi Ponorogo meningkat setiap tahun, mencapai 5,14 persen pada tahun 2023, melampaui rata-rata nasional dan Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga berhasil menurunkan angka stunting dan kemiskinan, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks Gini.
Bupati Sugiri Sancoko menyatakan bahwa dalam lima tahun ke depan, pemerintahannya akan melanjutkan sembilan program kerja dalam Nawa Dharma Nyata.
Tahun ini, sektor pariwisata budaya dan pengembangan ekonomi kreatif (ekraf) menjadi prioritas.
Sembilan program tersebut meliputi revitalisasi pertanian, reformasi sektor wisata, pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, pembangunan pendidikan, reformasi birokrasi, peningkatan layanan kesehatan, penguatan peran wanita, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat.
Bupati Sugiri menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 4 persen pada tahun 2029. Untuk meningkatkan produktivitas petani, pemerintah akan beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik.
“Target kami, 25.000 hektar dari 34.000 hektar sawah di Ponorogo menjadi sawah organik pada tahun 2029,” jelasnya.
Sugiri juga berencana meningkatkan IPM Ponorogo di atas rata-rata nasional dan Jawa Timur dengan kebijakan pendidikan minimal setara SMP dan maksimal perguruan tinggi.
“Tidak ada lagi lulusan SD. Lulusan SD akan dibantu melanjutkan ke SMP, lulusan SMP ke SMA, dan lulusan SMA ke perguruan tinggi. Kami siapkan beasiswa Rp 750 juta per tahun untuk lima universitas swasta,” pungkas Bupati Sugiri. (mas)
