PONOROGO – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ponorogo turun jalan menggelar aksi unjuk rasa, Senin 5 September 2022. Ratusan mahasiswa itu turun jalan untuk menolak kenaikan harga BBM.
Organisasi mahasiswa itu beraksi di depan Kantor Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo.
Koordinator aksi Ma’ruf menyampaikan tuntutan empat tuntutan. Pertama, menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kedua, mendesak DPRD Kab. Ponorogo untuk menaikan upah minimum Regional yang layak untuk Karyawan dan buruh.
Ketiga, menuntut DPRD Kabupaten Ponorogo untuk melibatkan PMII Cab Ponorogo dalam menentukan kebijakan peraturan pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo terkait perumusan UMK (Upah minimum Kabupaten) di Ponorogo.
Aksi juga diwarnai dengan membentangkan poster yang berisi berbagai bertuliskan. Seperti, BBM mahal bagaimana nasib rakyat, BBM mundak dalan Rusak, Tolak Kenaikan Harga BBM, Naikkan upah pekerja dan Pemerintah sedang bercanda.
Peserta aksi dari PC PMII Cabang Ponorogo selanjutnya melaksanakan orasi. Intinya antara lain.pemerintah apa masih mengatasnamakan rakyat, dimana hati nurani wakil rakyat di tengah tangisan masyarakat tentang naiknya BBM.
Saat ini ini seluruh rakyat Indonesia menangis dengan adanya BBM ini keputusan yang tidak benar oleh Pemerintah.
Sebagai wakil rakyat seharusnya bersama masyarakat jangan hanya diam saja dan tidak mau berbuat apa-apa melihat ketidakadilan ini.
“PMII mendesak kepada DPRD Kabupaten Ponorogo untuk menolak kenaikan BBM dan menaikan upah buruh dan petani,” tegasnya.
Perwakilan peserta aksi dari PC PMII Cab. Ponorogo, diterima oleh Ketua DPRD beserta perwakilan anggota DPRD di ruang Banggar.
Ketua DPRD Ponorogo Sunarto dalam kesempatan itu menyampaikan sejumlah tanggapan.
“Saya Ketua DPRD Kab. Ponorogo sepakat dengan adik-adik dari PMII Cabang Ponorogo menolak kenaikan BBM. Terkait kenaikan Upah minimum nanti akan kita rapatkan bersama dengan anggota DPRD,” ungkapnya.
Pihaknya juga mengapresiasi kepada seluruh Mahasiswa PMII Cabang Ponorogo yang telah mengingatkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Ponorogo untuk membawa aspirasi ke Pemerintah Pusat.
Bahkan, DPRD Kabupaten Ponorogo siap membuat surat untuk menolak kenaikan BBM.
“DPRD Kabupaten Ponorogo sepakat akan melibatkan steak Holder dalam menentukan kebijakan kenaikan Upah minimum buruh di Kabupaten Ponorogo,” terangnya.
Sekira pukul 16.15 WIB Peserta aksi meninggalkan Kantor DPRD Kabupaten Ponorogo jalan kaki menuju Pemkab ponorogo di Jalan aloon- aloon utara Ponorogo. (mas/mny)
