SUKOREJO – Rencana Pemerintah Kabupaten Ponorogo menjadikan Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Rumah Sakit Darurat Corona ditolak warga.
Warga merasa ketakutan karena BLK yang terletak di Jalan Ngudi Kaweruh Desa Karanglolor Kecamatan Sukorejo ini berdekatan dengan pemukiman.
Mengikapi adanya penolakan warga itu, Dinas Kesehatan bersama Tim satgas percepatan penanganan covid-19 mengumpulkan Warga Karanglo Lor Sukorejo di Balai Desa setempat Selasa 14 April 2020.
Hanya saja sosialisasi dan edukasi tersebut belum mampu menyakinkan sejumlah warga. Sehingga masih ada yang grundel dan tetap menolak wacana tersebut.
Bonari salah satu warga yang menolak mengatakan, takut Corona menular ke warga mengingat BLK berlokasi di tengah perumahan padat penduduk.
Warga mengetahui jika BLK direncanakan untuk menjadi RS Darurat mendapatkan informasi dari Media sosial.
drg. Rahayu Kusdarini Kepala Dinas Kesehatan seusai sosialisasi mengatakan, warga tidak perlu takut akan resiko penularan.
Asalkan tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, menjaga jarak, stay at home dan rajin mencuci tangan pakai sabun.
Apalagi menjadi kan BLK sebagai rumah sakit darurat Corona masih dalam taraf wacana.
Diakui Satgas Covid-19 Kabupaten Ponorogo mulai menginventarisir dan menyiapkan tempat-tempat yang memungkinkan untuk dijadikan tempat isolasi berkelompok
Bahkan juga mau menyiapkan rumah sakit darurat yang bisa untuk merawat pasien dengan keluhan-keluhan ringan. Namun satgas belum memutuskan penggunaan Balai Latihan Kerja tersebut.
Irin mengatakan, lokasi BLK memang salah satu tempat yang dilirik Daerah karena tempat tersebut mempunyai banyak kamar.
Sebelumnya diberitakan, Bupati Ponorogo dalam konferensi pers dengan wartawan Jumat (10/4/2020) mengatakan, Pemkab Ponorogo tengah mengajukan dua gedung untuk menjadi Rumah Sakit Darurat ke Provinsi Jawa Timur.
Tempat yang diusulkan yakni Balai Latihan Kerja (BLK) yang terletak di Desa Karanglolor Kecamatan Sukorejo dan bekas Pondok Al-Mawaddah yang berada di Kecamatan Babadan.
Menurut Bupati, usulan tersebut bakal disampaikan ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
“Saya sudah meminta Kepala BPBD, Kepala DPUPKP, Kepala Dinkes, Dirut RSUD dr. Harjono, untuk merencanakan hal tersebut. Paling lambat Senin mendatang sudah bisa saya usulkan ke Provinsi,” sebutnya.
Kata Bupati, BLK milik Provinsi itu memiliki 30 kamar dan 60 tempat tidur yang bisa dijadikan ruang isolasi. (as)
