KANG GIRI telah berhasil mematahkan mitos bahwa Bupati Ponorogo sulit menjabat selama dua periode sejak era pemilihan langsung.
Tidak hanya itu, keberhasilannya terpilih kembali juga ditandai dengan biaya politik yang relatif lebih kecil dibandingkan pemilihan sebelumnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan politik yang efisien dapat menjadi kunci utama dalam meraih dukungan masyarakat tanpa harus menghamburkan sumber daya yang besar.
Keberhasilan ini diharapkan tidak hanya sebatas kemenangan politik, tetapi juga dapat berimplikasi pada efisiensi anggaran dan peningkatan produktivitas Pemerintah Kabupaten Ponorogo selama lima tahun ke depan.
Dengan anggaran yang lebih efisien, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih optimal tanpa adanya pemborosan yang tidak perlu.
Namun, harapan tersebut sulit terwujud jika tidak diikuti oleh perubahan mindset dalam tata kelola pemerintahan.
Efektivitas dan produktivitas dalam pembangunan harus menjadi fokus utama agar keberlanjutan kepemimpinan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Ponorogo memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, tetapi semua itu memerlukan tata kelola yang baik dan pengambilan keputusan yang tepat.
Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah sinergi antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan dunia usaha.
Tanpa adanya perubahan pola pikir dan pendekatan yang lebih inklusif, maka efisiensi politik yang telah dibangun akan sulit memberikan dampak nyata dalam jangka panjang.
Ponorogo memiliki potensi besar di bidang pendidikan, dengan banyaknya perguruan tinggi, pesantren, dan sekolah yang tersebar di wilayah ini.
Menariknya, mayoritas lembaga pendidikan tersebut adalah institusi swasta yang tidak menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Keberadaan mereka tidak hanya memberikan kontribusi dalam pembangunan karakter masyarakat tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan Ponorogo.
Sayangnya, sering kali keberadaan lembaga pendidikan ini dipandang sebelah mata karena bukan merupakan proyek fisik yang terlihat nyata dalam waktu singkat.
Padahal, pendidikan adalah aspek fundamental yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Oleh karena itu, peran lembaga-lembaga pendidikan ini, termasuk Dewan Pendidikan Kabupaten Ponorogo, sangat penting dalam memastikan kualitas pembangunan manusia yang berkelanjutan.
Selain pendidikan, aspek infrastruktur juga menjadi perhatian utama dalam tata kelola pembangunan Ponorogo.
Salah satu kawasan strategis yang harus mendapat perhatian lebih adalah perempatan Pasar Pon hingga Jabung.
Terlepas dari status jalan yang ada di kawasan ini, Ponorogo memiliki perwakilan di tingkat provinsi dan pusat yang dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di daerah ini.
Kawasan tersebut merupakan wajah utama Ponorogo yang memberikan kesan pertama bagi para pendatang.
Mengingat Ponorogo akan menghadapi acara besar seperti peringatan 100 tahun Gontor yang akan mengundang tamu dari berbagai daerah dan negara, perbaikan dan peningkatan infrastruktur di kawasan ini menjadi hal yang sangat mendesak.
Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memastikan Ponorogo siap menjadi tuan rumah yang layak bagi tamu-tamu penting tersebut.
Efektivitas dan produktivitas dalam tata kelola pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada optimalisasi sumber daya manusia (SDM) yang tepat.
Dalam politik dan pemerintahan, terdapat berbagai tipologi pendukung, mulai dari yang terang-terangan menunjukkan dukungan, yang kurang terang-terangan, hingga mereka yang mendukung dalam doa-doa di malam hari tanpa terlihat di permukaan.
Kelompok yang terakhir ini sering disebut sebagai “MALATI” – mereka yang diam tetapi selalu berpikir dan berdoa untuk kebaikan pemimpin dan daerahnya.
Jangan sampai pemetaan dan penempatan SDM di pemerintahan justru salah membaca keberadaan mereka.
Keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya bergantung pada mereka yang menujukkan hingar-bingar, tetapi juga pada mereka yang bekerja dengan tulus untuk kemajuan daerah.
Pada akhirnya, keberlanjutan pemerintahan Kang Giri di periode kedua ini akan menjadi catatan sejarah bagi Ponorogo.
Kesempatan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik kini berada di tangan pemimpin dan masyarakat Ponorogo sendiri.
Efisiensi politik yang telah ditunjukkan harus diikuti dengan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan agar kemenangan ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga substansial bagi masa depan Ponorogo.
Semoga di akhir periode ini, Ponorogo dapat tercatat dalam sejarah sebagai daerah yang berhasil membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih produktif, demi kesejahteraan masyarakatnya. (***)
Cokromenggalan, 17 Ramadhon 1446 H/ 17 Maret 2025
