PONOROGO, Media Ponorogo – Jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo melaksanakan kegiatan upacara sebagai puncak peringatan Hari Bhakti Imigrasi yang penuh makna ini, dengan tema yang diusung adalah “Transformasi Peran Keimigrasian Melalui Strategi Digitalisasi di halaman kantor, pada Jumat (26/01).
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kasubag Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo Sri Pamungkas Handayani, membacakan amanat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Beliau berpesan kepada seluruh insan imigrasi untuk merefleksikan peran penting yang diemban Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keimigrasian.
Dalam Waktu yang sama Kegiatan Puncak Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-74 ini, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo, Robertus Ferdian Augus Sidharta bersama Kepala UPT Imigrasi se-Jawa Timur menghadiri Upacara di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Heni Yuwono, sebagai Inspektur upacara.
“Dukungan dari para stakeholder selama ini sangat positif. Untuk itu, pada peringatan HBI ke-74 ini, kami juga memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang selama ini mendukung peran dan fungsi keimigrasian,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri, Denny Irawan.
Penghargaan juga diberikan kepada Polres Kediri, Polres Kediri Kota, Kejari Kabupaten Kediri, Kejari Kota Kediri, Bupati Blitar, Kodim Blitar, Polres Ponorogo, Kejari Ponorogo, Bupati Bojonegoro, PWI Jawa Timur dan Mall Pasar Atom sebagai Stokholder terkait yang berperan aktif dalam pelaksanaan Penegakan Hukum Keimigrasian yang disaksikan langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur Heni Yuwono. Kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan MoU bersama Stakholder terkait dalam mendukung Penegakan Hukum Keimigrasian.
“Peran masyarakat sangat kami perlukan untuk bersama-sama menciptakan kepastian hukum di bidang keimigrasian, salah satunya menekan angka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah kerja kami,” harap Denny Irawan.
“Informasi intelijen perlu diperkuat seiring dengan penguatan penegakan hukum keimigrasian sehingga dapat mendukung perlindungan hukum untuk seluruh masyarakat,” tutup Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Heni Yuwono. (mny).
