PONOROGO – Nihilnya peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 dari jalur perseorangan mendapat perhatian Sulton sosiolog yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Sistem demokrasi Indonesia yang masih berbiaya besar dan transaksional, menurut Sulton membuat mereka yang ingin maju dari jalur perseorangan harus berfikir dua kali meskipun memiliki kapasitas.
Sebab, selain modal sosial, menurut Sulton adanya modal capital justru menjadi syarat yang paling menentukan bagi mereka yang hendak meraih kekuasaan.
Kenyataan ini juga tak lepas dari budaya pragmatis masyarakat yang masih menginginkan timbal balik politik secara instan dan dapat langsung dirasakan. Sehingga celah transaksional menjadi sangat terbuka.
“Saya kira ini tidak lepas dari arah politik kita yang semakin hari semakin pragmatis dan transaksional. Tentu karena arah politik kita kesana yang akhirnya orang-orang yang mengambil jalur itu berpikir rasional juga bagaimana kemungkinan berkompetisi bersaing, apalagi sampai memenangkan. Butuh biaya yang sangat besar,” ungkap Sulton.
Sulton menjelaskan calon perseorangan akan berfikir rasional dengan hitung-hitungan kalkulasi.
Menurunya untuk sekedar mengumpulkan KTP saja sudah dirasa berat. Apalagi jika harus berlanjut bertarung dengan Paslon dukungan parpol dengan pendanaan finansial yang kuat.
Seperti diketahui KPU telah membuka masa waktu penyerahan dukungan bagi calon perseorangan untuk diverifikasi, dan apabila lolos akan berhak mendaftar sebagai peserta pemilu pada bulan Juni mendatang.
Namun hingga batas akhir tak ada satupun calon Independen yang menyerahkan syarat dukungan. Sehingga dipastikan Pilkada Ponorogo tanpa Calon Perseoarangan seperti yang pernah terjadi pada Pilkada 2015 silam. (as)
