Oleh: Fifi Arisanti, Tiyana Nur Uyuni, Riska Kartikasari, Abi Winarno, Syapon,
M.Nur Fahmi, Dr. Hadi Cahyono, S.Pd, M.Pd ( Magister Pedagogi Universitas Muhammadiyah Ponorogo)
PONOROGO – Akhir-akhir ini, kita merasakan panas yang menyengat bukan hanya sebagai narasi berita internasional tentang “mendidihnya bumi” (global boiling), tetapi sebagai sengatan nyata di kulit saat kita melintasi jalanan Ponorogo di siang bolong.
Anomali cuaca yang tak tertebak, kekeringan yang mengancam lahan pertanian di pinggiran kota, hingga masalah volume sampah di TPA Mrican yang terus menggunung, bukan lagi sekadar materi hafalan di buku teks IPA. Ini adalah realitas yang mencekik.
Sekjen PBB, António Guterres, telah memperingatkan bahwa era pemanasan global (global warming) telah berakhir dan berganti menjadi era pendidihan global (global boiling).
Namun, ironisnya, di tengah krisis ekologi yang menuntut kesadaran radikal ini, pendidikan kita seolah berjalan menggunakan “kacamata kuda”.
Ribuan siswa di Ponorogo dan jutaan lainnya di Indonesia masih duduk manis di dalam kotak-kotak beton bertingkat, menghafal rumus-rumus yang seringkali berjarak ribuan kilometer dari realitas tanah yang mereka pijak.
Inilah pertanyaan mendasar dan menggelisahkan bagi kita, para pegiat pendidikan: Apakah sekolah sedang menyiapkan siswa untuk menyelamatkan bumi, atau justru sedang mencetak “robot-robot” industri yang akan mempercepat kerusakan alam? Di titik nadir inilah, wacana Ekopedagogik dan Pendidikan Alternatif menemukan momentum urgensinya.
Refleksi dari Kampus: Sebuah Pengamatan Personal
Sebagai mahasiswa Magister Pedagogi yang sehari-hari berkutat dengan teori pendidikan transformatif, saya kerap melakukan observasi partisipatoris di lingkungan sekitar kampus dan kota Ponorogo.
Ada satu pemandangan yang selalu mengusik batin saya: saat jam pulang sekolah, saya melihat gerombolan siswa yang cerdas secara akademik, namun gagap saat berhadapan dengan lingkungan sekitarnya.
Mereka fasih bicara tentang revolusi industri 4.0, namun abai pada botol plastik yang mereka lempar ke selokan.
Saya melihat alienasi yang nyata. Kurikulum dan tembok sekolah telah mencabut mereka dari akar ekologisnya. Di ruang-ruang kuliah ber-AC, kita mendiskusikan teori pendidikan yang tinggi, sementara di luar jendela, pohon-pohon ditebang demi perluasan lahan parkir.
Disparitas antara apa yang diajarkan (kognitif) dan apa yang dilakukan (aksi ekologis) inilah yang menjadi “dosa asal” pendidikan modern kita. Pengamatan ini menegaskan bahwa kita tidak sedang kekurangan orang pintar, tapi kita defisit manusia yang sadar lingkungan.
Kritik Terhadap “Sekolah Pabrik” dan Ilusi Kemajuan
Pendidikan formal arus utama (mainstream) saat ini masih terjebak kuat dalam paradigma antroposentrisme. Artinya, manusia dianggap sebagai pusat segalanya, penguasa semesta, sementara alam hanyalah sumber daya (komoditas) yang siap dieksploitasi demi pertumbuhan ekonomi semata.
Paulo Freire, tokoh sentral pedagogi kritis, dalam magnum opusnya Pedagogy of the Oppressed (1970), mengkritik keras “konsep bank” (banking concept of education).
Dalam konsep ini, siswa dianggap sebagai wadah kosong yang harus diisi oleh guru. Hari ini, di era kapitalisme lanjut, konsep itu berevolusi menjadi apa yang saya sebut sebagai “Sekolah Pabrik”.
Sekolah didesain secara sistematis untuk mencetak tenaga kerja yang patuh pada pasar industri, bukan manusia utuh yang sadar akan ekosistemnya (planetary citizenship).
Kita melihat fenomena menyedihkan ini di daerah agraris seperti Ponorogo. Kurikulum nasional yang seragam seringkali mencabut anak dari akar budayanya. Anak seorang petani dididik untuk secara tidak sadar merasa “malu” menjadi petani.
Sukses didefinisikan sebagai bekerja di sektor formal perkotaan, memakai dasi, dan bekerja di ruangan berpendingin udara. Akibatnya, lahan pertanian produktif ditinggalkan, beralih fungsi menjadi perumahan beton, dan kearifan lokal menguap.
Ini adalah bentuk alienasi pendidikan yang berbahaya.Richard Louv dalam bukunya yang fenomenal, Last Child in the Woods (2005), menyebut fenomena ini sebagai Nature-Deficit Disorder (Gangguan Defisit Alam).
Keterputusan anak-anak dari alam tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memicu masalah kesehatan fisik, mental, serta hilangnya rasa empati (afeksi) terhadap makhluk hidup lain.
Ekopedagogik: Pergeseran Paradigma dari Ego ke Eco
Jika pendidikan konvensional mengajarkan kita cara menguasai bumi, Ekopedagogik hadir untuk mengajarkan kita cara hidup bersama bumi. Istilah ini, yang dipopulerkan oleh Moacir Gadotti Direktur Institut Paulo Freire di Brazil menawarkan antitesis.
Dalam karyanya Pedagogy of the Earth (2000), Gadotti menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh berhenti pada humanisme (cinta sesama manusia), tetapi harus meluas secara radikal menuju bio-filia (cinta pada seluruh kehidupan).
Ekopedagogik bukan sekadar “Pendidikan Lingkungan Hidup” (PLH) yang dangkal dan simbolik seperti sekadar upacara menanam satu pohon setahun sekali atau slogan “buanglah sampah pada tempatnya”. Lebih dalam dari itu, Ekopedagogik adalah gerakan politis dan pedagogis.
Mengutip Kahn (2010) dalam Critical Pedagogy, Ecoliteracy, and Planetary Crisis, ekopedagogik menuntut kita untuk memiliki literasi kritis (critical ecoliteracy). Kita diajak mengkritisi struktur sosial-ekonomi yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
Siswa tidak hanya diajarkan “jangan membuang sampah di sungai”, tetapi diajak bertanya: Mengapa pabrik memproduksi plastik sekali pakai? Mengapa regulasi membiarkan pencemaran? Siapa yang diuntungkan dari kerusakan ini? Ini adalah esensi dari pendidikan transformatif.
Pendidikan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi mengubah kesadaran (konsientisasi) siswa dari kesadaran naif menuju kesadaran kritis-ekologis.
Kontekstualisasi Ponorogo: Menanam Ekopedagogik di Bumi Reog
Bagaimana menerjemahkan gagasan besar global ini ke dalam konteks lokal Ponorogo? Kota ini memiliki potensi luar biasa sebagai laboratorium ekopedagogik yang hidup.
Ponorogo bukan sekadar kota budaya, tapi juga kota agraris. Namun, kita menghadapi paradoks: di satu sisi kita bangga dengan Reog yang elemen-elemennya sangat dekat dengan alam (Merak, Harimau), namun di sisi lain kita menghadapi degradasi lingkungan.
Penerapan ekopedagogik di Ponorogo bisa dilakukan dengan merevitalisasi “Pendidikan Alternatif”. Kita tidak bisa sepenuhnya menunggu birokrasi sekolah formal yang kaku untuk berubah cepat. Peran inisiatif pendidikan alternatif—seperti Sekolah Alam, komunitas homeschooling, atau sanggar tani muda—menjadi krusial sebagai role model.
Dalam konteks Ponorogo, model pembelajarannya dapat berwujud konkret:
1. Kurikulum Berbasis Tanah (Land-Based Pedagogy): Alih-alih belajar biologi dari buku bergambar, siswa diajak turun ke sawah. Belajar matematika dengan menghitung debit air irigasi atau luas lahan panen. Belajar kimia dengan menguji tingkat keasaman tanah akibat pupuk kimia berlebih. Ini mengembalikan marwah petani dan mendekatkan siswa pada sumber makanannya.
2. Kelas Tanpa Tembok & Kearifan Lokal: Mengurangi jam belajar dalam ruang tertutup. Riset dari Journal of Environmental Psychology membuktikan pembelajaran di ruang terbuka hijau meningkatkan fungsi kognitif dan mereduksi stres. Di Ponorogo, hutan kota, bendungan Bendo, atau area persawahan terasering harus menjadi “ruang kelas” utama. Kearifan lokal masyarakat Ponorogo dalam menjaga sumber air (belik) bisa menjadi materi ajar etika lingkungan yang jauh lebih efektif daripada teori etika Barat.
3. Proyek Kewirausahaan Hijau (Green Entrepreneurship): Pendidikan kita jangan lagi mencetak buruh, tapi inovator. Siswa di Ponorogo bisa didorong mengolah limbah kotoran ternak (yang melimpah) menjadi biogas atau pupuk organik bernilai ekonomi tinggi. Ini menjawab tantangan ekonomi sekaligus ekologi.
Greg Misiaszek (2018) dalam jurnalnya Ecopedagogy: Teaching for Planetary Justice, menekankan konsep glocal (global-local). Memahami isu perubahan iklim global, namun bertindak melalui aksi lokal yang konkret di tanah sendiri.
Peluang (dan Jebakan) Kurikulum Merdeka
Kabar baiknya, celah untuk memasukkan ekopedagogik ke dalam sekolah formal kini terbuka lebar melalui Kurikulum Merdeka, khususnya lewat Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
Salah satu tema wajibnya adalah “Gaya Hidup Berkelanjutan”. Namun, tantangannya ada pada eksekusi. Seringkali P5 terjebak menjadi ritual seremonial belaka. Sekolah sibuk menyuruh siswa membuat baju dari sampah plastik atau sedotan bekas.
Sekilas ini tampak green, padahal ironisnya seringkali justru menambah sampah baru (lem, selotip, cat). Ini adalah pseudo-ecology. Sebagai akademisi dan praktisi pendidikan, kita harus mendorong P5 agar lebih substantif.
Projek gaya hidup berkelanjutan harus melatih siswa berpikir sistemik (systems thinking). Bukan sekadar mendaur ulang, tapi re-think (memikirkan ulang) pola konsumsi.
Pertanyaannya bukan “mau dibuat apa sampah ini?”, tapi “mengapa kita menghasilkan sampah ini dan bagaimana cara menghentikannya?”.
Sekolah-sekolah di Ponorogo bisa menjadikan isu spesifik lokal sebagai tema besar projek. Misalnya, riset partisipatif “Menghidupkan Kembali Sungai Desa” atau “Bank Benih Tanaman Lokal Ponorogo”. Dengan demikian, pendidikan menjadi relevan, kontekstual, dan benar-benar transformatif.
Kesimpulan: Jalan Pulang Pendidikan Kita
Sebagai penutup, opini ini adalah sebuah ajakan atau lebih tepatnya peringatan untuk merefleksikan kembali tujuan pendidikan kita. Kita sedang berpacu dengan waktu yang semakin sempit.
Kerusakan lingkungan berjalan secara eksponensial, sementara perubahan pola pikir pendidikan berjalan linear dan lambat. Pendidikan transformatif melalui bingkai Ekopedagogik menawarkan jalan keluar.
Ia bukan sekadar tren akademis, melainkan sebuah keharusan bertahan hidup (survival imperative). Kita perlu meruntuhkan tembok-tembok sekolah baik tembok fisik maupun tembok mental yang selama ini memisahkan anak-anak dari Ibu Bumi.
Sudah saatnya pendidikan di Ponorogo, dan Indonesia pada umumnya, tidak lagi berkiblat buta pada industrialisasi yang rakus, melainkan kembali pada kearifan bumi.
Seperti kata Paulo Freire yang selalu relevan, “Pendidikan tidak mengubah dunia. Pendidikan mengubah orang. Oranglah yang akan mengubah dunia.”
Tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa “orang-orang” yang kita didik hari ini adalah mereka yang mencintai, merawat, dan memulihkan buminya, bukan generasi yang mempercepat kehancurannya. (mas)
