PONOROGO, Rahmat Taufik kurang sepakat dan menolak terkait wacana parkir di Kabupaten Ponorogo pengelolaanya akan diserahkan pihak swasta. Pernyataan itu disampaikan Taufik, Senin (18/02/2019) di Kantor DPD Golkar menanggapi wacana dari Dinas Perhubungan atas kajian yang dilakukan bagian staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, Bambang Suhendro tentang perubahan sistem parkir.
“Saya tidak sepakat dan percaya kalau Bapak Bupati akan bijak mensikapi parkir diswastakan. Saya lebih rela duit parkir ini dimakan kawan-kawan jukir di Ponorogo dan mereka bisa memenuhi target PAD, dari pada harus dinikmati orang perorang,” tegasnya.
Alasan pihaknya tidak sepakat parkir diswastakan adalah, kalau Bapak Bupati hanya berpedoman dengan kajian, itu artinya akan berbicara angka dengan Pemerintah Daerah. Kalau bicara tentang pengusaha, tidak ada satupun pengusaha yang ingin rugi, sedang target PAD yang dilakukan kawan-kawan juru parkir (jukir) ini sudah terpenuhi.
“Berbicara angka, maka pengusaha akan mengelola parkir dan mencari keuntungan. Ini sudah logika. Akan tetapi Saya akan lebih iklas, kalau uang ini dimakan rakyat Ponorogo (kawan-kawan parkir), dari pada dimakan oleh pengusaha,” tandasnya.
Taufik sendiri mengaku belum mengetahui adanya rencana perubahan sistem perparkiran tersebut. Menurutnya, sistem dan mekanisme yang berlaku sekarang ini sudah baik. Pihaknya khawatir jika parkir diserahkan swasta sepenuhnya, justru bakal menimbulkan masalah.
“Saya berharap keputusan untuk parkir swastanisasi di Ponorogo tidak terjadi,” ucapnya.
Taufik yang juga wakil rakyat ini juga mencontohkan, banyak parkir dikelola oleh swasta ujung-ujungnya akan bermasalah.
“Seperti yang terjadi ditetangga kita Kota Madiun, target PAD tidak terpenuhi, ada penekanan, intimidasi terhadap jukir bahkan ada kesewenang-wenangan untuk mengganti jukir,” jelasnya.
Politisi asal partai Golkar ini juga mengatakan parkir di Ponorogo ini sebenarnya tidak ada masalah.
“Target PAD sudah terpenuhi. Malah Pemkab seharusnya memberi penghargaan kepada jukir, karena mereka sebagai pejuang dan pahlawan meningkatkan PAD di Ponorogo,” terangnya.
Dia juga meminta Pemkab, bagaimana agar ada solusi untuk menambah PAD dari parkir, tentunya ada komunikasi yang baik.
“Ini butuh komunikasi-komunikasi yang lebih intens, tentang bagaimana agar PAD dari parkir bisa bertambah,” tukasnya.
PAD dari parkir di Kabupaten Ponorogo selama ini tercapai seperti tahun 2018 target Rp. 800 juta juga terpenuhi, dan tahun 2019 target PAD dari parkir dinaikkan menjadi Rp. 1 milyar. (mny)
