PONOROGO, (MP) – FGTT/PTT Ponorogo meminta perekrutan P3K mengakomodir semua honorer. Hal ini seiring adanya kabar yang berkembang bahwa tak semua PTT bisa diangkat menjadi P3K (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja).
Tentu saja, informasi itu membuat Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Ponorogo gelisah.
Banyak isu yang berkembang bahwasannya perekrutan P3K yang akan datang hanya mengakomodir K2 saja. Ini menimbulkan kegelisahan teman-teman honorer lain yang tidak punya kesempatan ikut P3K,” ungkap Budi Utomo pengurus Harian FGTT/PTT Ponorogo.
Padahal sebenarnya, lanjut Budi, banyak honorer yang sudah belasan tahun mengabdi namun tidak terdaftar dalam database K2.
“Ini tentu ironis jika hanya K2 saja. Karena di lapangan, banyak honorer yang pengabdian belasan tahun tidak masuk K2,” tegasnya.
Oleh karena itulah, Senin (21/1/2019) lalu, FGTT/PTT Ponorogo mendatangi Kantor Sekda Agus Pramono difasilitasi Rahmat Taufik anggota komisi A DPRD Ponorogo.
Dalam pertemuan itu, FGTT/PTT Ponorogo mewakili honorer se kabupaten Ponorogo ingin menyampaikan aspirasi terkait Manajemen P3K.
Ketua Harian FGTT/PTT Ponorogo Aris Andrianto menyampaikan sejumlah poin penting kepada sekda agar diteruskan kepada MenPAN RB.
Pertama, secara prinsip FGTT/ PTT Ponorogo tidak setuju P3K, karena P3K sama dengan mem-PHK honorer sewaktu-waktu.
“Kenapa, P3K bisa di PHK sewaktu-waktu (minimal setelah 1 tahun kontrak). Ini berdasar pasal 37 PP 49/2018. Masa kerja honorer selama ini tidak diakui,” tegasnya.
Kedua, FGTT/ PTT Ponorogo menerima P3K jika dilaksanakan khusus untuk honorer saja. Dan dilakukan tanpa tes. “Dimana tes diganti dengan menghitung masa kerja pengabdian,” tegasnya.
Selain itu, diberlakukan sekali untuk selamanya. Sama dengan PNS, tanpa ada PHK sewaktu-waktu. “Sehingga P3K benar-benar menjadi solusi untuk penyelesaian honorer,” harapnya.
Pihaknya berharap aspirasi FGTT/PTT ini benar-benar disampaikan kepada MenPAN RB. Lantaran, berdasarkan informasi dalam waktu dekat akan ada rakor antara Menpan RB dengan bupati/walikota se Indonesia terkait masalah rekrutmen P3K.
“Jika benar, FGTT titip kepada Bapak Bupati atau Sekda untuk menyampaikan aspirasi pegawai honorer Ponorogo,” pintanya. (sr)
