PONOROGO – DPRD Ponorogo menggelar rapat paripurna di ruang paripurna lantai III DPRD Ponorogo, Jum’at ( 3/09/2021).
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian Bupati terhadap Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD tahun 2021.
Dipimpin oleh Ketua DPRD Ponorogo Sunarto dan Rapat Paripurna di hadiri oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita, Sekadakap Ponorogo Agus Pramono dan sejumlah OPD.
Dalam penyampaian nota keuangan bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyebutkan saat ini ada serangkaian tantangan yang harus dihadapi kedepan.
Diantaranya peningkatan professionalme sector public, adanya standard dan ukuran kinerja, penekanan yang lebih besar pada ouput dan outcome.
Pentingnya organsiasi pemerintahan ini maka tergantung pada penguasaan kemampuan dalam pengelolaan administrasi keuangan termasuk penguasaan P APBD tahun 2021.
“Secara umum ada 2 hal yang mendasar dai P APBD 2021 ini. Pertama , perubahan penerimaan pada kelompok pendapatan asli daerah, dana transfer pusat maupun dana transfer dari Provinsi Jawa Timur dan menambah kredit anggaran beberapa kelompok belanja yang dinilai sangat urgen untuk segera di tutupi disamping menampung usulan-usulan masyarakat yang belum masuk dalam APBD 2021,” Kata bupati Sugiri Sancoko dalam pidatonnya.
Sementara itu menanggapi pidato bupati tersebut , Wakil Ketua badan anggaran DPRD kabupaten Ponorogo Dwi Agus Prasetyo menyampikan laporannya mewakili badan anggaran.
Bahwa, setelah mempelajari surat bupati nomor 1 September nomor 801/25.25/405/01/03.3/2021 perihal usul persetujuan tentang rencana Perubahan ABBD 2021 semua yang disampaikan Bupati sudah sesuai.
Akan tetapi teryata dalam rentang waktu setelah disepakatinya KUA PPABD masih ada 6 kegiatan yang perlu di alokasikan anggaran.
Ke 6 kegiatan tersebut antara lain Premi BPJS untuk PBID, Selisih perhitungan anggaran di Sekwan, Penyesuaian perhitungan honor tenaga kontrak, anggaran TP2D, MTq, Insentif nakes RSUD terkait alih fungsi ruang Dahlia, ruang Tulip dan rencana rumah sakit lapangan.
“Ini beberapa hal dari draf setelah kita bahas dengan badan anggaran termasuk, tim anggaran pemerintah daerah ada beberapa hal yang menjadi tambahan setelah kita sepakat KUA bertambah sebesar tuju milyar lebih. Semua ini perlu kita anggarkan,” tukasnya. (mny).
