Home Birokrasi DPRD Ponorogo Gelar Paripurna Pandangan Umum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020

DPRD Ponorogo Gelar Paripurna Pandangan Umum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020

0

PONOROGO – DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar rapat Paripurna lanjutan dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ponorogo tahun 2020, Senin (19/7/2021) di gedung paripurna DPRD lantai tiga.

Delapan Fraksi DPRD Ponorogo Sampaikan PU Pelaksanaan APBD 2020, Wakil ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno memimpin rapat paripurna.

Rapat paripurna sengaja dilaksanakan dengan cara luring dan daring sehingga ruang rapat paripurna nampak longgar.

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sendiri mengikuti rapat tersebut secara daring, demikian juga sebagian anggota dewan yang lain.

Dwi Agus Prayitno selaku Wakil Ketua DPRD menjelaskan delapan fraksi saat menyampaikan PU mengapresiasi atas prestasi yang didapatkan Pemkab Ponorogo dalam pelaksanaan APBD 2020 sebesar 2,1 T.

Apresiasi yang disampaikan delapan fraksi tersebut salah satunya atas prestasi yang diraih pemkab dengan mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Pemkab Ponorogo selama 9 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan WTP ini,” katanya.

DPRD pun berharap Pemkab Ponorogo segera menindaklanjuti  rekomendasi dari BPK atas evaluasi yang sudah disampaikan ke Pemkab.

Dengan harapan kegiatan yang sudah dilakukan itu sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sementara itu dalam PU yang disampaikan delapan fraksi pada rapat paripurna tersebut ada beberapa hal yang disampaikan diluar pembahasan pelaksanaan APBD 2020.

Salah satunya menyangkut keluhan para petani Ponorogo dengan anjloknya harga gabah saat ini. Fraksi-fraksi berharap pemkab Ponorogo dapat mencari solusi atas persoalan tersebut.

Pada bagian Lain Dwi juga mengatakan sejumlah langkah yang dilakukan DPRD bersama pemkab dalam mencari solusi atas anjloknya harga gabah itu.

Dikatakan, DPRD telah menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah dinas, termasuk Bulog. Selain itu DPRD juga menyambut baik langkah bupati  berkoordinasi dengan Bulog agar serapan gabah bisa ditingkatkan termasuk langkah bupati dengan menawarkan beras ke pemkot Surabaya.

“Harapanya langkah-langkah bisa membuahkan hasil sehingga bisa membantu penyeraapan gabah milik petani,” tukasnya. (mny/adv).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here