PONOROGO – Maraknya aksi ketidak puasan atas pelaksanaan penjaringan perangkat desa baru di beberapa Desa di Kabupaten Ponorogo beberapa hari terakhir ini membuat Pemkab Ponorogo dan wakil rakyat DPRD Kabupaten Ponorogo untuk duduk bersama.
Seperti yang terjadi di Desa Cekok Kecamatan Babadan, aksi ketidak puasan kepada Panita Pelaksana sampai dilaporkan ke Komisi A DPRD Ponorogo, Kemudian Desa Cori, Kecamatan Sawoo ketidak puasan atas penjaringan perangkat Desa dilampiaskan dengan mengadakan aksi demo di Pemerintahan Desa Cori, dan Desa lainnya.
Dari beberapa aksi dan mosi ketidak puasan atas proses pelaksanaan penjaringan perangkat Desa tahun 2019 ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Kedua lembaga eksekutif dan Legislatif diharapkan mengadakan langkah evaluasi atas dugaan Kolusi dan Nepotisme yang muncul dari beberapa pelaksanaan penjaringan perangkat Desa.
Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono usai mengikuti sidang Paripurna di DPRD Ponorogo, Rabu (20/11/2019) kepada sejumlah wartawan mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah pengecekan ke lapangan atas laporan terkait penjaringan perangkat Desa baru di tahun 2019.
Pada prinsipnya Kolusi dan Nepotisme tidak dilarang dengan dasar diisi oleh orang-orang yang mampu.
“Nepotisme dan sebagainya ini, coba akan Kita cek. Sebetulnya prinsip orang itu betul-betul mampu,” ungkapnya.
Sekda menjelaskan, namanya KKN ini tidak harus dilarang dan sebagainya, sepanjang yang bersangkutan itu mampu, dan bisa bekerja itu boleh. Karena mereka juga memiliki hak yang sama.
Namun demikian lanjut Agus Pramono, pihaknya dalam waktu dekat akan bertemu dengan Komisi A DPRD Ponorogo.
“Kita agendakan dalam minggu depan ini, dalam rangka mensikapi perkembangan adanya keberatan dan lain sebagainya atas penjaringan perangkat Desa, akan kita akomodir dalam rangka mempersamakan persepsi ke depan. Yang sekarang biarlah berjalan, kita evaluasi bersama kedepan yang akan berjalan,” jelasnya.
Menurutnya, dari hasil evaluasi itu nanti tentunya akan dibicarakan dengan Komisi A yang membidangi supaya lebih komprehensif dan bagus.
“Secara umum pihaknya, sudah bertemu dengan para Camat dalam rangka mensikapi itu seperti apa. Turunnya mahkamah konstitusi akan menjadi pertimbangan kita kedepan,” pungkasnya. (mny).
