KOTA, Media Ponorogo – Harapan masyarakat Ponorogo untuk memiliki fasilitas pencak silat bertaraf nasional segera menjadi nyata.
Gedung Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Ponorogo dipastikan mulai dibangun tahun 2026 ini dengan sokongan dana pusat yang fantastis.
Proyek mercusuar yang berlokasi di samping Ponorogo City Center (PCC), Jalan Juanda ini, diproyeksikan mendapatkan anggaran APBN senilai lebih dari Rp 69 miliar.
Langkah konkret pembangunan ini diperkuat dengan pertemuan strategis antara pengurus IPSI, jajaran OPD terkait, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ponorogo, Senin sore (2/1/2026).
Ketua IPSI Ponorogo, H. Miseri Efendy, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektoral ini menjadi kunci agar pembangunan fisik bisa berjalan tanpa hambatan administratif.
“Kehadiran kami di BPN untuk memastikan sinkronisasi. Minggu lalu kami sudah rapat via Zoom dengan Kementerian PU (Pekerjaan Umum). Intinya, semua harus on track,” ujar Miseri yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur tersebut.
Target Tuntas Administrasi Februari
Fokus utama saat ini adalah memastikan status lahan di lokasi rencana pembangunan.
Mengingat standar gedung yang akan dibangun adalah kelas nasional, persyaratan administratif seperti alih fungsi lahan dari lahan basah ke lahan kering menjadi prioritas utama.
Miseri menargetkan seluruh urusan administrasi, termasuk aspek clear and clean dari Pemerintah Kabupaten, dapat rampung pada bulan Februari ini.
“Kami berharap persyaratan alih fungsi lahan yang kini menjadi kewenangan Pemkab bisa tuntas tepat waktu. Ini adalah proyek strategis hasil perjuangan Bapak H. Ali Mufthi (Anggota DPR RI) untuk Ponorogo,” imbuhnya.
Magnet Baru Wilayah Mataraman
Gedung IPSI ini tidak sekadar menjadi tempat latihan biasa. Dengan fasilitas mumpuni, gedung ini digadang-gadang menjadi episentrum pencak silat di wilayah Mataraman.
Artinya, Ponorogo akan menjadi magnet bagi para pesilat dari Kediri, Tulungagung, Trenggalek, hingga Madiun Raya.
“Levelnya sudah nasional. Kita ingin Ponorogo bukan hanya lumbung pesilat secara kuantitas, tapi juga kualitas pembinaannya menjadi yang terbaik di Indonesia,” tegas Miseri optimis.
Dukungan Teknis BPN
Di sisi lain, Kepala ATR/BPN Ponorogo, Ferri Saragih, menyatakan kesiapannya mendukung dari sisi regulasi pertanahan.
Pihaknya berperan memberikan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) agar pembangunan memiliki payung hukum yang kuat.
“Kami memberikan masukan dari sisi teknis pertanahan melalui instrumen PTP. Untuk eksekusi alih fungsi lahan, kewenangannya memang ada di Pemerintah Daerah, namun kami terus berkoordinasi agar prosesnya berjalan sesuai aturan yang berlaku,” jelas Ferri.
Dengan dimulainya pembangunan di tahun 2026, gedung ini diharapkan tidak hanya memperkokoh identitas Ponorogo sebagai Kota Pesilat, tetapi juga mendongkrak ekonomi lokal melalui penyelenggaraan event-event olahraga tingkat nasional di masa depan. (mny)
