Home Birokrasi Harlah 1 Abad NU: Tri Suryati Dorong Perempuan Nahdliyin Mewarnai Kebijakan Pemerintah

Harlah 1 Abad NU: Tri Suryati Dorong Perempuan Nahdliyin Mewarnai Kebijakan Pemerintah

0
Tri Suryati, A.Md kader perempuan NU yang mendapat amanah sebagai anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.

KOTA, Media Ponorogo – Perayaan Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) pada 31 Januari 2026 menjadi momentum krusial bagi kaum nahdliyin untuk merefleksikan peran strategisnya.

Di tengah gegap gempita tema “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia”, sebuah seruan muncul dari Bumi Reog Ponorogo.

Tri Suryati, A.Md, kader perempuan NU yang kini duduk di kursi DPRD Kabupaten Ponorogo, menegaskan bahwa sudah saatnya perempuan NU bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penentu kebijakan.

Sebagai sosok yang besar dari akar rumput Fatayat NU, Tri Suryati melihat usia satu abad sebagai pintu gerbang “kebangkitan kedua” bagi peran politik perempuan.

Bukan Lagi ‘Konco Wingking’

Tri Suryati menekankan bahwa sejarah panjang NU telah membuktikan transformasi posisi perempuan.

Dari yang sebelumnya sering dianggap sebagai second human being atau konco wingking, kini telah bertransformasi menjadi kekuatan intelektual dan strategis dalam setiap kebijakan.

“Kelahiran Muslimat dan Fatayat NU itu bukan proses instan. Ada peran besar para kiai yang menyadari bahwa keadilan dan kesetaraan gender adalah kunci kemajuan bangsa. Di abad kedua ini, kita harus naik kelas: dari objek kebijakan menjadi subjek yang merumuskan kebijakan itu sendiri,” ujar politisi PKB Dapil 1 tersebut.

Untuk mewujudkan banyaknya keterlibatan perempuan sebagai kebijakan tersebut, Tri Suryati memetakan tiga langkah strategis:

1. Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan:

Melalui pelatihan manajemen kebijakan yang berkelanjutan melalui Muslimat dan Fatayat, mencetak pemimpin yang memegang teguh prinsip Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah, namun tetap responsif terhadap isu-isu modern.

2. Penguatan Literasi Digital dan Politik:

Kader perempuan didorong untuk menguasai literasi keuangan hingga media ilmiah, agar perspektif perempuan NU mewarnai wacana publik dan tidak kalah saing di ranah digital.

3. Keterwakilan Struktural:

Memastikan kuota perempuan di struktur NU dari tingkat pusat hingga ranting bukan sekadar formalitas, tapi juga masuk ke ranah legislatif untuk memastikan undang-undang yang lahir benar-benar berpihak pada kaum hawa.

Istri dari Agus KH ini optimistis bahwa 1 abad ini, kontribusi nyata perempuan NU akan menjadi pilar utama dalam membangun peradaban dunia yang lebih adil, makmur dan bermartabat. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here