PONOROGO, Media Ponorogo – Ketua DPD Golkar Jawa Timur yang juga Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Dr. H. Ali Mufthi, S.Ag. M.Si, menegaskan bahwa Fraksi Golkar mendorong adanya perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Golkar mengusulkan agar kepala daerah tingkat kabupaten maupun provinsi kembali dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal tersebut disampaikan H. Ali Mufthi di sela-sela peresmian program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Siman, Ponorogo, Kamis (8/1/2026).
H. Ali Mufthi menjelaskan bahwa usulan ini memiliki landasan ideal yang kuat, yakni sila keempat Pancasila yang menekankan pada musyawarah dan perwakilan.
Menurutnya, demokrasi Indonesia seharusnya merupakan wujud dari hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Tiga Alasan Utama Perubahan Mekanisme Pilkada
Dalam keterangannya, H. Ali Mufhti memaparkan tiga alasan krusial mengapa Pilkada tidak langsung (lewat DPRD) menjadi opsi yang lebih rasional saat ini:
1. Ketegasan Pemimpin: Ali menilai selama ini Pilkada langsung membuat kepala daerah seringkali ragu dalam mengambil sikap karena terlalu dipengaruhi oleh opini publik. “Pemimpin itu kalau tidak punya sikap, itu problem. Efek Pilkada langsung terkadang membuat pemimpin ragu-ragu karena mengikuti irama opini publik, sehingga tata kelola pemerintahan kurang ideal,” ujarnya.
2. Rekrutmen Birokrasi: Dengan sistem tidak langsung, diharapkan rekrutmen birokrasi di daerah bisa berjalan lebih profesional. Ali menekankan bahwa birokrasi merupakan salah satu sumber utama pemimpin bangsa.
3. Efisiensi dan Transparansi Biaya Politik: Golkar juga akan mengusulkan mekanisme di mana partai politik tidak boleh membebani calon dengan biaya-biaya tertentu (fatwa politik).
“Kita harapkan dengan mekanisme ini, kepala daerah yang terpilih itu pure (murni), dia tidak terbebani oleh persoalan pendanaan politik yang selama ini kita pahami bersama sangat berat,” tambah Ali.
Sistem Terbuka One Man One Vote di Internal
Meski melalui DPRD, H. Ali Mufthi mengusulkan agar proses pemilihannya tetap dilakukan secara transparan dengan pola pemilihan terbuka.
“Pola pemilihan yang terbuka, one man one vote boleh, tapi terbuka. Sehingga publik bisa tahu siapa yang membangkang dan siapa yang konsisten,” tegasnya.
H. Ali Mufthi menyatakan optimisme bahwa langkah ini merupakan ijtihad terbaik bagi masa depan demokrasi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Ia pun memohon dukungan masyarakat agar tata kelola pemerintahan ke depan bisa menjadi lebih baik dan fokus pada pembangunan. (mny).
