JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada pembangunan kualitas manusia dan penguatan ekonomi daerah.
Direktur Next Indonesia, Herry Gunawan, menegaskan bahwa MBG merupakan kebijakan yang harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan kebijakan langsung dari Presiden Prabowo yang mendorong harus langsung diterima oleh masyarakat dalam hal ini anak-anak, lansia, ibu hamil, dan sebagainya secara langsung,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa MBG memiliki visi jangka panjang yang erat kaitannya dengan bonus demografi Indonesia pada 2045.
“Kenapa dia membuat MBG, itu selain tentu saja dia ingin bahwa nanti pada 2045, ketika bonus demografi, Indonesia akan lahir generasi-generasi yang sehat. Tapi secara ekonomi, ini dikelola bukan hanya terpusat di Jakarta, tapi di daerah,” ujarnya.
Menurut Herry, pola pengelolaan MBG yang melibatkan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong pergerakan ekonomi lokal. Dengan rantai pasok yang tersebar di berbagai wilayah, aktivitas ekonomi tumbuh dari tingkat paling bawah.
“Menurutnya, hal itu menyebabkan perekonomian lokal yang bergerak. Ada implikasi ekonomi yang membuat kinerja perekonomian secara individual terpenuhi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Herry juga menyoroti peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam konteks kebencanaan. Ia menilai, pengelolaan MBG melalui SPPG telah membentuk ekosistem yang relevan dalam proses pemulihan pascabencana di daerah.
“Ia menambahkan bahwa pengelolaan MBG melalui SPPG dalam membantu korban bencana di daerah juga perlu diparesiasi. Dia menjadi ekosistem pemulihan bencana. Dan ini dibuktikan, siapa yang paling siap pertanyaannya, bukan hanya mampu memproduksi, tapi standar mutu yang tersertifikasi,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan standar mutu dan sertifikasi menjadi pembeda utama MBG dibandingkan program bantuan lainnya. Hal ini memastikan bahwa distribusi pangan tidak hanya cepat dan merata, tetapi juga aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan langsung ke masyarakat, berbasis daerah, serta terintegrasi dengan standar mutu dan respons kebencanaan, MBG dinilai sebagai salah satu kebijakan kunci dalam memperkuat fondasi kesehatan, ekonomi, dan ketahanan sosial Indonesia ke depan. (ist)
