PONOROGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi –fraksi anggota DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2021 di ruang paripurna lantai III DPRD Ponorogo, Senin (6/09/2021).
Rapat paripurna di ikuti oleh 31 anggota DPRD lengkap oleh 8 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Ponorogo.
Di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitmo , rapat paripurna pandangan umum fraksi ini tidak dihadiri oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko namun diwakili oleh Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita.
Penyampaian pandangan umum dilakukan oleh setiap perwakilan fraksi- fraksi. Dari pandangan umum yang disampaikan oleh 8 fraksi yang ada di DPRD Ponorogo yaitu Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Praksi PDIP, Fraksi Amanat Persatuan , Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar dan Fraksi Partai keadilan Sejahtera (PKS).
Ada 3 hal yang menjadi pertanyaan beberapa fraksi untuk bisa di jelaskan oleh pihak eksekutif yang disampaikan dalam rapat paripurna, Senin (06/09/2021).
Pertama , soal pensertifikatan asset daerah, Pengisian perangkat desa, percepatan vaksinasi , pembangunan infrastruktur jalan, target pendapatan asli daerah dan keberadaan alokasi anggaran irigasi yang berada di Dinas Pendidikan.
Wahyudi Purnomo juru bicara fraksi Partai Amanat Persatuan menyampaikan beberapa catatan sebagai masukan kepada pemerintah kabupaten Ponorogo untuk bisa mengoptimalkan pengurusan asset tanah yang di miliki pemkab.
Asset tanah yang belum bersetifikat yang dan didikuasi pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Banyak banguan permanen yang disewakan kepada pihak lain namun belum bersetifikat.
Kondisi ini membuat khawatir dewan akan banyaknya aset milik daerah yang hilang dan berpindah tangan dikuasai pihak lain.
Sementara itu Ribut Riyanto juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejartera dalam pandangan umum fraksinya menyampaikan permasalahan terkait kesehatan dan ekonomi akibat pandemi, masalah BBM dan masalah infrakturktur jalan.
Fraksi PKS mendukung langkah pemda untuk mengajukan pinjaman kepada PT. SMI sehingga pembangunan infrastruktur bisa berjalan.
Menyatakam membawa aspirasi dari desa, PKS juga meminta pemerintah untuk segera membuka kembali proses pengsisian perangkat desa karena banyak desa yang kekurangan sumber daya manusia.
Sementara Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita menyampaikan tanggapannya atas sejumlah catatan yang di berikan oleh sejumlah fraksi tersebut.
Misalnya untuk masalah sertifikasi asset –asset milik daerah sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu dan progresnya terus bertambah.
Sedangkan terkait kesehatan masyarakat untuk mencapai herzt imunity Pemerintah Kabupaten Ponorogo terus melakukan percepatan vaksinasi dan saat ini total vaksinasi sudah mencapai angka 22 %. (mny).
