PONOROGO – Pemerintah Kabupaten Ponorogo saat ini tengah berjuang keras mencari terobosan untuk mencarikan pasar dasar bagi gabah hasil produksi petani yang suplus sebesar 296.749 ton yang terdampak pandemi.
Salah satunya yakni dengan program gerakan PNS Ponorogo mengkonsumsi beras produk petani lokal.
Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan PKH dan BPNT yang semuanya untuk kepentingan masyarakat.
Namun jika di lapangan terjadi permainan demi kepentingan pribadi dan tidak pro rakyat maka ini sungguh kebangetan.
Oleh karenanya, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mewarning keras kepada para pejabat dan pengusaha Ponorogo di bidang beras.
Jika masih ada pejabat dan pengusaha yang bermain kotor dalam program pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi sungguh menyakitkan hati masyarakat.
“Butuh kesadaran, apapun kebijakan jika diboncengi kepentingan yang tidak benar akan rusak. Sehingga saya mengetuk relung hati yang paling dalam jangan main main di ruang-ruang yang bukan tempatnya bermain. Apalagi di beras BPNT, beras PNS dan beras-beras yang bukan tempatnya bermain. Para pemain stop bermain, stop bermain,” tegas Bupati Kang Giri usai zoom meeting pada Kamis (15/7/2021).
Zoon meeting yang diselelngarakan Bupati bersama Asisten Perekonomian, Kadin Pertanian, Kadin Sosial, Bulog serta Mitra Bulog hingga Pedagang Beras dilakukan guna mengatasi fenomena rendahnya harga gabah yang mengakibatkan para petani di Ponorogo kelimpungan.
Dalam keterangannya, usai rapat Kang Giri mengatakan tentunya persoalan ini harus ada solusinya dan menentukan kebijakan, agar harga gabah dapat sesuai ketentuan Pemerintah.
“Salah satu upaya untuk membantu petani, kita minta Bulog Ponorogo untuk menambah kuota penyerapan beras petani. Kita minta Bulog sebagai penyangga beras untuk menambah jumlah penyerapan dari petani,” imbuhnya.
Bupati Sugiri Sancoko juga menyampaikan sudah menghubungi Menteri Sosial untuk membantu menyalurkan beras pada daerah yang mengalami kekurangan beras.
Disini, juga diperlukan peran aktif pedagang Ponorogo untuk membangun jaringan luar kota, luar pulau untuk menjual beras.
“Baru saja saya menghubungi Bu Risma secara langsung, untuk membantu menyalurkan beras pada daerah yang mengalami kekurangan beras atau daerah yang bukan penghasil padi,” terangnya. (mas)
