PONOROGO – Bupati Ipong Muchlissoni ternyata juga mengikuti perkembangan ramai riuhnya media sosial.
Salah satunya yang menyebut apa peran Bupati Ponorogo terhadap pembangunan pasar legi.
Sebab, memang pasar itu kini dibangun menggunakan dana APBN pemerintah pusat. Bukan menggunakan anggaran daerah atau APBD.
Menanggapi itu, Bupati Ipong Muchlissoni menceritakan, seketika pasar legi terbakar ada yang usul pembangunan diserahkan swasta agar pemkab tidak keluar dana yang cukup banyak.
“Tapi saya 100 persen menolaknya. Sebab kalau swasta pasti para pedagang tidak bisa kembali berjualan karena tidak mampu membeli toko dengan nilai sangat mahal,” sebutnya.
Bupati Ipong berpikiran, apapun resikonya, apapun kendalanya ia akan berusaha agar Pasar Legi dibangun kembali dengan dana pemerintah.
“Karena pemerintah tidak mungkin berbisnis dengan rakyatnya. Sebab, kalau dibangun pemerintah pedagang bisa kembali punya kesempatan berjualan di pasar legi. Tidak perlu menyewa petak, cukup retribisi yang sangat murah dan terjangkau,” sebutnya.
Bupati menyebut, sebelum didanai APBN, pihaknya sempat mempunyai tiga planning pembangunan pasar legi dari APBD. Pertama, 90 milyar kedua 248 milyar dan ketiga 170 milyar.
“Pertama apabila murni APBD, kami sadar dana daerah tidak besar karena kebutuhan lain juga banyak. Maka pemkab dan DPRD sepakat Rp 90 milyar dengan sistem multiyear selama 3 tahun. Sehingga bisa bertahap Rp 25 Milyar, 30 Milyar dan 35 Milyar. Sudah didog dan disepakati,” ungkapnya.
“Tetapi di luar itu, saya berusaha menangisi presiden melalui Kemendag bahwa pasar legi kebakaran. Mohon dibantu,” ungkapnya.
“Kementerian bertanya, butuh berapa, saya jawab Rp 240 Milyar, dijawab besar betul, wong pasar klewer saja mengajukan hanya Rp 60 Milyar,” ceritanya.
“Lantas saya menjelaskan, pasarnya besar karena menyambungkan pasar legi dengan pasar lanang yang terletak di sebelah selatan. Sehingga di atasnya ada jembatan penghubung. Mendengar itu, Bupati Ponorogo ki enek-enek ae,” ungkapnya.
Akhirnya, kata Ipong, Presiden melalui Kementerian terkait bersedia membantu. Sehingga akhirnya pembangunan didanai APBN bukan APBD.
“Iya, dibantu satu pak tidak perlu jembatan penghubung. Karena dana juga akan dibagi membantu kabupaten lain yang membutuhkan,” ujarnya.
“Sampai proses satu tahun akhirnya disetujui pemerintah memberikan kucuran Rp 175 milyar untuk pembangunan pasar legi,” tandasnya.
Cerita panjang itu, disampaikan Bupati Ipong karena untuk menjawab salah satu tulisan yang ramai di media sosial.
“Ada sebagian masyarakat di medsos mengatakan, ngapain bupati wong pasar dibangun dari APBN,” ungkapnya.
“Memang sebagian masyarakat kita itu repot. Dulu belum dibangun dilokne Bupati iso nyambut gawe pora, enek pasar kobong ora dibangun. Kapan dibangun, janji-janji busuk,” ungkap Bupati Ipong miris.
Ketika sekarang dibangun melalui dana APBN, kata Ipong masih saja ramai di medsos lagi.
“Ada yang mengatakan, itu APBN. Memang kalau dari APBN nyapo, masalah lo,” tandasnya.
Bupati menegaskan, Pemerintah itu satu kesatuan dalam NKRI.
“Bukankah APBN juga pemerintah. Bukankah Ponorogo juga bagian dari NKRI. Dimana satu kesatuan pemerintah pusat, pemprov, pemda sampai pemerintah desa,” jlentrehnya.
Menanggapi kata-kata di medsos itu, Bupati mengaku pilih bersabar. “Tapi sudah lah sabar saja kalau ada wong sing ngelokne,” sebutnya.
Ia teringat pesan dari KH Ansor M Rusdi Ketua MUI Ponorogo yang mengisahkan balada keledai.
Kisah Keledai itu, kata Ipong menjadi kesimpulan tersendiri bagi bupati untuk tidak menanggapi nyinyiran.
“Artinya kalau mengikuti wong maido ora enek enteke,” tegasnya.
Bupati memilih untuk bersabar dan syukur. “Sabar karena hidup ini kuncinya sabar dan sukur. Ketika dapat musibah dan cemoohan sabar. Sabar dan syukur terus dilakukan ikhlas maka terasa nyaman. Jadi sabar dan syukur kunci menghadapi probelama hidup,” pungkasnya. (ist)
