PONOROGO – Sri Wahyuni Anggota Komisi V DPR RI menggelar kegiatan jaring aspirasi masyarakat Pada Reses Masa Persidangan I Tahun Anggaran 2019-2020 di Dukuh Tamanan, Desa Carat Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Sabtu sore (4/1/2020).
Politisi perempuan Partai Nasdem itu sengaja kembali blusukan menemui konstituennya dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan sampai terwujud menjadi kenyataan.
Didampingi Bupati Ipong Muchlissoni suaminya, anggota DPR RI Dapil 7 Jatim (Ponorogo, Magetan, Ngawi, Pacitan dan Trenggalek) ini sempat menyampaikan sejumlah capaian program hasil pejuangannya di senayan.
Meski baru tiga bulan menjadi wakil rakyat, namun melalui kewenangannya sebagai komisi V yang membidangi insfastruktur, Sri Wahyuni berhasil ‘nyinggrek’ sejumlah dana dari berbagai program.
“Saya sudah menyampaikan beberapa usulan dari Pemkab Ponorogo kepada mitra kerja dan alhamdulillah sudah ada yang disetujui,” ungkap Sri Wahyuni yang juga Ketua PKK Kabupaten Ponorogo ini.
Diantaranya, berhasil memperjuangkan program bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari APBN.
Tak tanggung-tanggung, sebanyak 2.500 dipastikan disetujui dari 4.000 usulan bedah rumah yang diajukan Pemkab Ponorogo.
“Sudah disetujui, anggaran nantinya bakal transfer ke rekening masing-masing pemilik RTLH yang bersangkutan. Sehingga bisa langsung digunakan untuk membangun rumahnya,” ungkapnya.
Perempuan yang murah senyum ini dia juga menuturkan, pada Tahun Anggaran 2020 beberapa desa di Kabupaten Ponorogo akan menikmati Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dilakukan Kementerian PUPR.
“Melalui PISEW ini jalan-jalan kecil di desa termasuk yang diusulkan untuk dibangun agar aktifitas perekonomian lancar,” sebutnya.
Disamping itu, Sri Wahyuni juga berhasil memperjuangkan dibangunnya 4 jembatan gantung dari 15 jembatan yang diusulkan.
“Jembatan gantung ini penting untuk menyambungkan daerah-daerah yang di belah sungai seperti Badegan. Titik-titiknya nanti ditentukan Bupati dengan memperhatikan skala prioritas,” ungkapnya.
Saat sesi tanya jawab dengan elemen masyarakat yang hadir, Nur Hamid Ketua MKKS SMK Swasta berharap Sri Wahyuni memperjuangkan aspirasi insfrastruktur sekolah swasta kepada Kemen PUPR.
“Kabarnya fasilitas sekolah SMK dan SMA sekarang ditangani Kemen PUPR. Kami meminta bantuan kepada Bu Sri Wahyuni untuk membantu memperjuangkannya,” harap Hamid.
Sejumlah aspirasi juga datang dari Ketua PKPD Ponorogo Riyanto dan warga sekitar. Intinya mengharapkan pembangunan insfrastruktur.
Menanggapi itu, Sri Wahyuni secepatnya akan berkoordinasi dengan pihak terkait di pusat serta Pemkab Ponorogo.
“Tolong proposalnya segera disampaikan untuk kami perjuangkan. Karena semua itu butuh bukti dan data yang lengkap,” pungkasnya.
Reses yang berlangsung gayeng itu selain dihadiri Bupati Ponorogo juga Ketua DPRD Ponorogo Sunarto, Ketua DPD Partai Nasdem Ponorogo Syaifudin Dimyati, anggota Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo seperti Mukridon Romdhoni, Pamuji, Eka Miftakhul Huda, Isnani, dan Nanang Budi Pangarso, serta sejumlah Kepala desa di wilayah Sampung, Sukorejo, dan Kauman. (as)
