PONOROGO – Bambang Yuwono anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 9 (Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Magetan dan Ngawi) mengawali reses I tahun 2019 di Ponorogo Kota, Selasa (26/11/2019) pukul 19.30 wib bertempat dirumah Lisdyarita Jalan Batoro Katong no 42 Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
Sesuai jadwal, reses I DPRD Propinsi jatim dapil 9 yakni tanggal 22 s/d 29 Nopember 2019, Bambang Yuwono mengambil empat titik seluruhnya di Kabupaten Ponorogo, yakni Kecamatan Kota, Kecamatan Pulung dan Kecamatan Badegan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Diana Amaliyah Verawatiningsih anggota DPRD Propinsi Jatim Dapil 9, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Johan Bakhtiar Rifai, Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPC PDI Perjuangan Lisdyarita, jajaran Pengurus DPC PDI Perjuangan, Ketua DPC BMI Ponorogo Cholik Agus Dianto, Pengurus PAC dan Ranting se Kabupaten Ponorogo.
Bambang Yuwono yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Ponorogo dalam sambutannya mengatakan, reses yang kita lakukan adalah dimana saat ini para anggota DPRD tidak ada sidang.
Untuk itu, kita diberikan tugas khusus untuk bertemu kepada para konstituennya di Dapil daerahnya masing-masing untuk melakukan jaring aspirasi.
“Malam ini kita mengumpulkan pengurus partai, selain kita melakukan konsolidasi juga dilakukan jaring aspirasi,” ujar Bambang Yuwono yang duduk di Komisi A DPRD Jatim.
Dia juga menjelaskan, dari hasil serap aspirasi ini nanti akan kita bawa ke Propinsi, kita usulkan lewat APBD Jawa Timur masuk RPJMD Propinsi.
“Jadi serap aspirasi ini bisa dilakukan secara lisan pada saat tanya jawab, juga bisa disampaikan secara tertulis,” kata Logos sapaan akrab wakil rakyat yang akrab dengan awak media ini.
Pun, namanya aspirasi kata Bambang akan disesuaikan dengan anggaran yang ada di APBD Jatim.
“APBD Jatim jumlahnya sekitar 34 trilyun, yang dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat hanya separo dari jumlah tersebut, dan ini akan mengcover seluruh wilayah di Jatim,” jelasnya.
Oleh karena itu, dengan anggaran yang ada di Jatim kalau tidak ditopang dari Daerah dan Pusat itu tidak akan bisa maksimal.
“Disini pemerintah harus hadir, kehadirannya untuk mencukupkan anggaran yang akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat,” tambahnya.
Dikatakan, Partai PDI Perjuangan di DPRD Jawa Timur saat menyampaikan pemandangan umum pada pembahasan RAPBD Jatim, Program kerakyatan oleh Pemprop Jatim angkanya sangat tinggi mencapai ratusan milyar, tapi dibandingkan tujuannya untuk menurunkan kemiskinan sangat kecil, hanya berapa nol persen.
“Ini menjadi kritikan dari PDI Perjuangan agar kemanfaatan anggaran ini betul-betul bisa membangkitkan ekonomi rakyat di Jawa Timur,” pungkasnya. (mny).
