PONOROGO (MP) – Masyarakat Jawa Timur mayoritas cinta akan kedamaian dan sangat menolak adanya gerakan-gerakan yang menyalahi aturan terlebih tentang provokasi yang dapat menodai Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI).
Oleh karena itu, masyarakat dari berbagai elemen, baik tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, tokoh adat, serta tokoh pemuda telah bersepakat menyatakan sikap lewat video yang berisi dengan tegas menolak adanya wacana people power.
Salah satunya Ketua Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Kabupaten Ponorogo Jawa Timur KH. Syahrul Munir menilai, gerakan massa atau penurunan masa akan menimbulkan konflik dan merugikan bagi masyarakat.
“Saya atas nama keluarga Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo, menyampaikan kepada seluruh warga dan masyarakat Indonesia terkait Pilpres 2019. Kita semua dengan jelas tahu, pemilihan Pilpres mulai dari tingkat KPPS, Kecamatan, sudah kita lalui. Kemudian tingkat Kabupaten juga sudah selesai, sampai tingkat Propinsi. Tinggal menunggu hasilnya, dari KPU Pusat,” tutur KH. Syahrul Munir, Senin (13/05/2019) di Ponpes Hudatul Muna Jenes.
Oleh karena itu, kepada semua warga negara RI dimanapun berada, tidak selayaknya bagi kita, sebagai warga yang baik, sebelum ada keputusan KPU Pusat, kita mendeklarasikan hal-hal dan hal ini akan menimbulkan kekacauan Pilpres yang sudah dilaksanakan secara Demokrasi di Indonesia ini.
“Saya berharap mari bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, supaya kita bisa mengetahui hasil akhir dari penghitungan Pilpres itu,” ucapnya.
Untuk itu, apa yang akan disampaikan KPU Pusat, kita tetap bisa menghormati. Karena apa? kalau nanti hal itu sampai terjadi sesuatu hal, ada gerakan-gerakan massa atau mungkin seperti demo (people power) dan sebagainya.
“Ini justru akan menambah kemudlorotan, karena apa, sebagai warga negara RI kita harus tahu betul bahwa, sebuah pesta demokrasi tentunya semua sudah ada yang mengatur dan mengatasi,” tambahnya.
Lebih lanjut KH. Syahrul Munir mengatakan, bila KPU nanti saat mengumumkan kalau ada kekurangan, ketidak beresan disana-sini semua sudah ada yang nangani.
“Kita sebagai warga negara yang baik tetap harus menghormati hasil keputus KPU Pusat, dan kita menjujung tinggi, supaya proses Demokrasi di Indonesia ini berjalan dengan baik, dan benar-benar akan bisa dicontoh bagi negara-negara di dunia,” ungkapnya.
Dikatakan, sebagai bangsa Indonesia yang bermartabat, tentunya bisa menghargai hasil pesta demokrasi itu. “Saya menghimbau, memohon kepada semua warga di Indoneisa, supaya bisa menunggu hasil pastinya, yang akan diumumkan tanggal 22 Mei 2019 oleh KPU Pusat,” tandasnya.
Kalau nanti, ada ketidak puasan dan kesusaian silahkan salurkan pada pihak-pihak yang mengatasi, dan pihak pihak terkait.
“Kita tidak perlu demo, tidak perlu menggerakkan massa, semua itu justru tidak akan menambah keamanan, tapi malah menambah isyu tidak baik. Apalagi ini dibulan puasa. Tidak selayaknya kita membangun kerusuhan sana-sini, yang semua ini pada hakekatnya kita adalah sesama islam. Sana islam, kita islam, alangkah baiknya kita sesama islam kembali bersatu,” pungkasnya. (mny).
