PONOROGO (MP) – Sosialaisasi Empat Pilar MPR-RI Pancasila sebagai Dasar dan Idiologi Negara, UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk Negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara RI.
Kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan oleh Kelompok VII Badan sosialisasi MPR RI bekerjasama dengan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kabupaten Ponorogo , Sabtu (26/05/2018) di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo.
Hadir pada kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan Intsiawati Ayus, S.H., M.H ketua kelompok VII Badan Sosialisasi MPR RI adalah anggota DPD sekaligus anggota MPR RI, Bowo Sidik Pangarso Anggota DPR RI dapil jateng II Partai Golkar sekaligus anggota MPR RI, dan Drs. H. Sirmadji, M.Pd anggota DPR RI Dapil VII PDI Perjuangan sekaligus anggota MPR RI dan 300 guru yang tergabung dalam himpunan pendidik anak usia dini se Kabupaten Ponorogo.
Anggota DPR-RI Dapil VII Jatim (Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Ngawi dan Magetan) Drs. Sirmadji yang juga anggota MPR RI kepada wartawan mengaku, mengapresiasikan keberanian mengungkapkan keinginannya dari para guru pendidik usia dini di Kabupaten Ponorogo.
Pihaknya, akan memperjuangkan aspirasi dari para guru yang tergabung dalam HIMPAUDI itu untuk diperjuangkan.
Ada beberapa usulan saat sesi dialog, seperti kartu kesehatan bagi para guru yang tergabung dalam HIMPAUDI. Usulan itu lanjut Sirmaji akan dipelajari dahulu seperti apa konstruksinya, apakah dengan model DAK atau seperti apa.
“Aspirasi dari teman-teman HIMPAUDI yang musti kita perjuangkan di Jakarta. Soal kartu kesehatan, akan kita pelajari seperti apa konstruksinya akan kita perjuangkan dulu, dan aspirasinya sudah kita catat,” ujarnya.
Politikus asal Partai PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan, tentang usulan dari guru-guru anak usia dini itu akan kita lihat seperti apa celah yang akan kita dapatkan setelah kita bawa ke pusat. Selain itu, mereka juga mengusulkan adanya peningkatan skill atau kemampuan dalam memberikan pendidikan empat pilar ke anak usia dini.
“Mereka juga usul yang sifatnya berupa kebutuhan tentang peningkatan skill, kemampuan dan ketrampilan untuk memberikan pemahaman keanak didiknya, bagaimana caranya agar bisa memberikan pelajaran tentang empat pilar kebangsaan. Ini akan kita lakukan semacam soft cost, sambil menunggu perjuangan ditingkat negara. Sedangkan pelaksanaan soft cost nanti menggunakan dana reses anggota Dewan,” tukasnya. (mny)
